Salin Artikel

Jokowi: Uang Dana Desa Gede Banget, Bisa Bangun Ratusan Bandara dan Bendungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, jumlah uang dana desa yang disalurkan pemerintah sejak 2015 hingga saat ini telah mencapai Rp 539 triliun.

Menurutnya, jika jumlah itu dikonversikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, maka jumlahnya sangat besar.

Sebagai contoh, untuk membangun sebuah bandara, Presiden menyebut menghabiskan anggaran Rp 2 triliun untuk ukuran sedang.

“Lha niki berarti dadi kiro-kiro 250 airport gedhe (jadi kalau memakai dana desa bisa kira-kira membangun 250 airport ukuran besar)," ujar Jokowi bertemu dengan para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu (3/1/2024) sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Sementara itu, Presiden mengatakan, untuk membangun sebuah bendungan anggaran yang dibutuhkan berkisar antara Rp 1 triliun hingga Rp 1,5 triliun.

"Berarti dadi (jadi) kira-kira 400 bendungan, waduk kalau dijadikan. Artinya uang (dana desa) itu gede sekali,” tegas Jokowi.

Presiden juga turut menyinggung pembangunan jalan yang telah dilakukan pemerintah. Hingga kini, jumlah jalan desa yang telah terbangun di seluruh Indonesia mencapai 350.000 kilometer.

Menurutnya, total panjang jalan desa yang terbangun, lebih panjang dibandingkan dengan total panjang jalan tol yang terbangun.

“Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2.040 kilometer, jalan desa 350 ribu kilometer karena kita memiliki 74.800 desa di seluruh Tanah Air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilometer, berarti kali 75 (ribu) berarti sudah 350 ribu jalan desa,” paparnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

“Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp 1,5 miliar belonjone teng (belanja bahannya di) Jakarta," kata Jokowi.

"Ketok e luweh murah (kelihatannya lebih murah) tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Presiden mengimbau agar kegiatan perekonomian di sebuah dasa dapat mendorong peredaran dan perputaran uang di wilayahnya masing-masing.

“Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita,” tandasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/03/15454711/jokowi-uang-dana-desa-gede-banget-bisa-bangun-ratusan-bandara-dan-bendungan

Terkini Lainnya

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

Hari Jadi Ke-731, Surabaya Catatkan Rekor MURI Pembentukan Pos Bantuan Hukum Terbanyak Se-Indonesia

BrandzView
Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Tinjau Fasilitas Pipa Gas Cisem, Dirtekling Migas ESDM Tekankan Aspek Keamanan di Migas

Nasional
Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Jokowi Resmikan Sistem Pengelolaan Air di Riau Senilai Rp 902 Miliar

Nasional
Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Megawati Didampingi Ganjar dan Mahfud Kunjungi Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende

Nasional
Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Jelang Idul Adha, Dompet Dhuafa Terjunkan Tim QC THK untuk Lakukan Pemeriksaan Kualitas dan Kelayakan Hewan Ternak

Nasional
Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Buronan Thailand yang Ditangkap di Bali Pakai Nama Samaran Sulaiman

Nasional
Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Pansel Bakal Cari 10 Nama Capim KPK untuk Diserahkan ke Jokowi

Nasional
Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Kritik Putusan MA, PDI-P: Harusnya Jadi Produk DPR, bukan Yudikatif

Nasional
Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Projo Beri Sinyal Jokowi Pimpin Partai yang Sudah Eksis Saat Ini

Nasional
Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Projo Minta PDI-P Tidak Setengah Hati Jadi Oposisi

Nasional
Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Tuding PDI-P Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo, Projo: Taktik Belah Bambu

Nasional
Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Projo Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi soal Langkah Politik Kaesang di Pilkada

Nasional
Ada 'Backlog' Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Ada "Backlog" Pemilikan Rumah, Jadi Alasan Pemerintah Wajibkan Pegawai Swasta Ikut Tapera

Nasional
Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Jaga Keanekaragaman Hayati, Pertamina Ajak Delegasi ASCOPE ke Konservasi Penyu untuk Lepas Tukik

Nasional
Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Projo Mengaku Belum Komunikasi dengan Kaesang Soal Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke