Salin Artikel

Survei Indikator Politik: Elektabilitas PDI-P 19,1 Persen, Gerindra 18,2 Persen

Menurut surveri tersebut tingkat keterpilihan PDI-P sebesar 19,1 persen, sementara Partai Gerindra 18,2 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, keunggulan PDI-P belum bisa dinyatakan absolut lantaran survei memiliki margin of error 2,9 persen.

"Secara umum kita temukan pola pemilih PDI-P dengan pemilih Gerindra itu statistik (berdekatan). Kita tidak tahu siapa yang unggul di antara dua partai ini karena selisihnya dalam margin of error 2,9 persen plus minus," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring, Selasa (26/12/2023).

Adapun posisi ketiga ditempati Golkar dengan elektabilitas mencapai 9,3 persen, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 7,8 persen, Nasdem 6,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 4,5 persen, dan Partai Demokrat sebesar 4,4 persen.

"Secara absolut Golkar ada di peringkat ketiga, disusul PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Ini partai-partai yang secara umum di atas margin (parlementary threshold/PT)," ucap dia.

Berdasarkan survei, elektabilitas 10 partai politik di bawah ambang batas parlemen atau di bawah 4 persen. Parpol-parpol itu adalah PPP, PSI, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) (1,7 persen), Partai Ummat (0,8 persen), Partai Hati Nurani Rakyat (0,4 persen).

Lalu, Partai Bulan Bintang (0,4 persen), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (0,3 persen(, Partai Buruh (0,2 persen), Garuda (0,2 persen), dan Partai Kebangkitan Nusantara (0,1 persen).

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 23-24 Desember 2023 melalui telepon. Target survei adalah populasi Indonesia yang berusia 17 tahun, memiliki telepon seluler.

Total sampel sebanyak 1.217 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) dan double sampling. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/26/16585591/survei-indikator-politik-elektabilitas-pdi-p-191-persen-gerindra-182-persen

Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke