Salin Artikel

Survei Indikator Politik: Elektabilitas PDI-P 19,1 Persen, Gerindra 18,2 Persen

Menurut surveri tersebut tingkat keterpilihan PDI-P sebesar 19,1 persen, sementara Partai Gerindra 18,2 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, keunggulan PDI-P belum bisa dinyatakan absolut lantaran survei memiliki margin of error 2,9 persen.

"Secara umum kita temukan pola pemilih PDI-P dengan pemilih Gerindra itu statistik (berdekatan). Kita tidak tahu siapa yang unggul di antara dua partai ini karena selisihnya dalam margin of error 2,9 persen plus minus," kata Burhanuddin dalam konferensi pers secara daring, Selasa (26/12/2023).

Adapun posisi ketiga ditempati Golkar dengan elektabilitas mencapai 9,3 persen, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar 7,8 persen, Nasdem 6,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) 4,5 persen, dan Partai Demokrat sebesar 4,4 persen.

"Secara absolut Golkar ada di peringkat ketiga, disusul PKB, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat. Ini partai-partai yang secara umum di atas margin (parlementary threshold/PT)," ucap dia.

Berdasarkan survei, elektabilitas 10 partai politik di bawah ambang batas parlemen atau di bawah 4 persen. Parpol-parpol itu adalah PPP, PSI, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) (1,7 persen), Partai Ummat (0,8 persen), Partai Hati Nurani Rakyat (0,4 persen).

Lalu, Partai Bulan Bintang (0,4 persen), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (0,3 persen(, Partai Buruh (0,2 persen), Garuda (0,2 persen), dan Partai Kebangkitan Nusantara (0,1 persen).

Sebagai informasi, survei dilakukan pada 23-24 Desember 2023 melalui telepon. Target survei adalah populasi Indonesia yang berusia 17 tahun, memiliki telepon seluler.

Total sampel sebanyak 1.217 responden yang dipilih melalui metode random digit dialing (RDD) dan double sampling. Margin of error survei diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/26/16585591/survei-indikator-politik-elektabilitas-pdi-p-191-persen-gerindra-182-persen

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke