Tepis Isu Akan Hapus Bansos Jika Terpilih, Ganjar: Itu Cuma untuk Menakut-nakuti

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menepis isu yang menyebut dirinya akan menghapus program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan pada zaman Presiden Joko Widodo jika terpilih menjadi presiden.

Menurut Ganjar, isu itu merupakan kampanye hitam (black campaign) untuk menakut-nakuti agar masyarakat tidak memilihnya.

"Saya enggak tahu yang ngomong (isu) ini siapa, karena cerita bansos itu cerita regulasi, cerita anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR," kata Ganjar di pabrik rokok HM Sampoerna di kawasan Bantul, Yogyakarta, Selasa (19/12/2023).

"Jadi cerita-cerita (bansos dihapus) sebenarnya gimik-gimik yang diberikan untuk menakut-nakuti dan sekarang masyarakat bisa tahu," imbuhnya.

Ganjar menyatakan, pihaknya tidak memiliki rencana untuk menghapus bansos. Dia berpendapat, negara wajib hadir pada kelompok miskin dan rentan dengan memberikan bansos.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengaku akan meneruskan dan memperbaiki program bansos lewat salah satu program unggulan yang diusungnya, KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (SAKTI).

Ia menjanjikan optimalisasi penyaluran bansos melalui KTP Sakti, yaitu masyarakat bisa mengakses bansos cukup memakai e-KTP.

"Rakyat mendapatkan (bansos) itu, kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin apa yang didapat si A, si B kok ndak dapat. Nah itulah yang kita bereskan, maka KTP Sakti yang saya dorong itu untuk memudahkan itu," tutur Ganjar.

Ganjar lalu mencontohkan optimalisasi penyaluran bansos dengan memanfaatkan KTP Sakti. Jika dalam satu keluarga ada yang bekerja sebagai petani dan membutuhkan pupuk subsidi, maka pupuk subsidi itu bisa diakses melalui e-KTP.

Jika keluarga buruh tani tersebut dikategorikan sebagai masyarakat miskin, maka keluarganya juga akan mendapatkan bansos. Kemudian, jika keluarga itu memiliki anak yang masih sekolah namun tak mampu membiayai, maka pemerintah akan memberi Kartu Indonesia Pintar (KIP) hanya dengan e-KTP.

"Terus kemudian (jika dikategorikan tidak mampu) dia dapat jaminan kesehatan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Cukup satu (data dari KTP) saja, tapi provide-nya banyak," jelas Ganjar.

Ia tak memungkiri, untuk merealisasikan program itu, pemerintah perlu mengumpulkan dan mengolah data yang besar. Oleh karena itu, data kependudukan perlu diperkuat.