Debat Panas Anies, Prabowo, dan Ganjar soal Parpol: Singgung Oposisi hingga Indeks Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembenahan tata kelola partai politik (parpol) menjadi salah satu isu yang muncul dalam debat perdana calon presiden (capres) yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12/2023) malam.

Mula-mula, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan pandangannya. Anies bilang, persoalan demokrasi di Indonesia tak hanya berkutat di parpol, tapi, lebih luas lagi, adanya rasa tidak percaya publik terhadap proses demokrasi.

“Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara,” kata Anies.

“Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil,” tuturnya.

Anies mengatakan, belakangan ini, terjadi penurunan kebebasan berbicara, termasuk kesempatan untuk mengkritik partai politik. Sejalan dengan itu, menurutnya, angka indeks demokrasi menurun.

Bahkan, ada sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat karet, sehingga bisa menjerat seorang pengkritik.

“Misalnya UU ITE (Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), atau Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 (UU tentang Peraturan Hukum Pidana), itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu,” ujarnya.

Anies lantas menyinggung minimnya partai politik yang bertindak sebagai oposisi pemerintah. Menurutnya, ini menjadi ujian netralitas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Untuk membenahi ini, Anies menawarkan solusi berupa penyertaan negara dalam pembiayaan partai politik. Menurutnya, parpol perlu biaya yang besar untuk operasional dan kampanye.

Sementara, persoalan ini tidak pernah diperhatikan negara. Anies menilai, sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar dan transparan, sehingga rakyat dapat turut memantau.

“Jadi, salah satu reform-nya adalah reform pembiayaan politik oleh partai politik,” kata Anies.

Menanggapi ini, capres nomor urut 2, Prabowo Subinto, menilai bahwa Anies menyampaikan pandangan berlebihan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyinggung kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana saat itu partainya berhasil mengantarkan Anies sebagai Gubernur DKI. Padahal, ketika itu, Gerindra merupakan oposisi pemerintah.

“Mas Anies.. Mas Anies.. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini, dan itu, dan ini. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, jika demokrasi di Indonesia tak berjalan, tidak mungkin ketika itu Anies, yang diusung oleh Gerindra sebagai oposisi pemerintah, terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur,” kata Prabowo dengan nada meninggi.

“Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih (jadi Gubernur DKI),” lanjutnya.

Selanjutnya, giliran capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, angkat bicara soal ini. Ganjar mengaku tak enak hati melihat Anies dan Prabowo yang membuka lembaran lama Pilkada DKI 2017.

“Saya jadi tidak enak hati ini, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang menagih janji dan membuka buku lama,” katanya sambil tersenyum.

Ganjar lantas mengatakan, tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Mau tidak mau, suka tidak suka, parpol berperan sebagai agregasi dan sumber rekrutmen kader, juga sarana pendidikan politik.

Mantan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu menyinggung pengalamannya sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) UU Partai Politik DPR tahun 2007 lalu.

“Pada saat perdebatan mengenai penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu, tidak terlalu banyak yang setuju,” katanya.

Sementara, ihwal oposisi, kata Ganjar, ini hanya persoalan kepentingan. Yang lebih penting, menurutnya, Presiden ke depan punya pekerjaan besar untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

“Maka, Mas Anies, soal oposisi, tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing,” tuturnya.

Anies mencontohkan sosok Prabowo yang menurutnya tak tahan jadi oposisi karena hal itu dapat menghambat bisnis.

“Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi,” kata Anies disambut sorak sorai pendukungnya.

“Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, dalam proses pengambilan keputusan, oposisi akan memberikan pandangan dan berbeda yang mampu membantu masyarakat memberikan penilaian komprehensif.

“Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat,” ujar Anies.

Anies menambahkan, kekuasaan bukan soal bisnis, tapi menjalankan kedaulatan rakyat.

“Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu.

Adapun debat perdana Pilpres 2024 digelar Selasa (12/12/2023) malam di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Debat perdana ini mengangkat tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Setelah masa kampanye, tahapan pemilu akan memasuki masa tenang selama tiga hari yakni 11-13 Februari 2024. Selanjutnya, pada 14 Februari 2024 akan digelar pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

Tak hanya untuk memilih presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.