Salin Artikel

Kala Anies dan Prabowo "Bergulat" soal Isu Demokrasi dan "Diktator"...

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat saling serang saat membahas isu soal demokrasi dan "diktator", dalam debat perdana capres-cawapres yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dalam debat itu Anies sempat menyebut saat ini rakyat tidak mempercayai proses demokrasi.

"Saya rasa lebih dari sekadar parpol, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik," kata Anies.

Menurut Anies, proses demokrasi bisa berjalan jika ada 3 hal yang terpenuhi.

Pertama adalah adanya kebebasan berbicara, kedua adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah, ketiga proses pemilu yang netral, transparan, jujur adil.

"Dan kalau kita saksikan dua ini mengalami problem, kita saksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik, dan angkanya demokrasi kita menurun indeks demokrasi kita," ujar Anies.

Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini juga menyinggung sejumlah pasal karet yang digunakan pemerintah untuk membungkam kritik. Ia juga menilai saat ini posisi oposisi sangat minim.

"Dan sekarang ujiannya adalah besok bisakah pemilu dselenggarakan dengan netralitas, dengan adil dengan jujur, ini ujian ketiga. Jadi persoalan demokrasi kita lebih luas dengan segala persoalan parpol," ucap Anies.

Prabowo kemudian menanggapi pernyataan Anies terkait praktik demokrasi yang menurun dan dianggap cenderung menuju ke arah diktator.

Menurut Prabowo, pernyataan Anies berlebihan karena proses demokrasi di Indonesia masih berjalan wajar.

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu, dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak,” kata Prabowo.

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu, dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya yang mengusung bapak,” kata Prabowo.

Saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2017, Anies diusung salah satunya oleh Partai Gerindra yang diketuai Prabowo.

“Saya waktu itu oposisi Mas Anies, Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih,” ucap Prabowo.

Kemudian, Anies mendapatkan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ia menuding bahwa Prabowo tak kuat menjadi oposisi pemerintahan Jokowi.

“Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat, sayangnya tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi,” tutur Anies.

“Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan,” katanya lagi.

Anies lantas menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kekuasaan terkait dengan mandat yang diberikan masyarakat.

“Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” imbuh dia.

(Penulis: Tatang Guritno, Nirmala Maulana Achmad, Singgih Wiryono | Editor: Dani Prabowo, Ihsanuddin, Novianti Setuningsih)

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/13/06150011/kala-anies-dan-prabowo-bergulat-soal-isu-demokrasi-dan-diktator--

Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke