Salin Artikel

Sapa Warga Sumbar, Prabowo Bicara Soal Program Hilirisasi hingga Pemenuhan Gizi Anak

KOMPAS.com - Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto membeberkan sejumlah rencana program kerjanya saat menemui warga Sumatera Barat (Sumbar) di Pasar Raya Padang, Kota Padang, Sabtu (9/12/2023).

Salah satunya adalah membangun sektor perekonomian nasional dengan melanjutkan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami akan membangun ekonomi dengan hilirisasi. Kami akan buat puluhan ribu pabrik-pabrik. Kami akan ciptakan lapangan kerja yang luar biasa," kata Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan program pemenuhan gizi anak-anak Indonesia melalui pemberian makan siang dan susu gratis.

"Kami akan beri makan siang untuk anak-anak Indonesia. Anak-anak kita akan tumbuh kuat, cerdas, dan mampu bersaing dengan bangsa lain," ujar Prabowo.

Selaras dengan program tersebut, Prabowo mengatakan ia juga akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, apabila sumber daya alam dikelola dengan baik, manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat Indonesia bisa meningkat dan kemiskinan bisa teratasi.

"Kita harus memberantas kemiskinan dari bumi Indonesia dan kita harus memberantas korupsi dari bumi Indonesia," tegas Prabowo.

Dalam kunjungan tersebut, Prabowo didampingi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gerindra Sumbar Andre Rosiade.

Tak ketinggalan, Prabowo mengungkapkan rasa terima kasih kepada warga Sumbar yang telah menyambut kedatangannya dengan penuh antusias.

"Saya ingin ucapkan terima kasih (kepada) rakyat Sumbar (yang) selalu mendukung saya dan selalu setia kepada saya. Terima kasih," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/12/09/19482591/sapa-warga-sumbar-prabowo-bicara-soal-program-hilirisasi-hingga-pemenuhan

Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke