Soal Dugaan Intimidasi ke Butet Kartaredjasa, TPN: Kemunduran Demokrasi

Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menyatakan, praktik intimidasi tersebut seharusnya tidak dilakukan di masa Reformasi.

"Ini adalah sesuatu hal yang menurut kami dan menurut Mas Butet juga adalah kemunduran di dalam kehidupan kita berdemokrasi dan kita berharap hal hal seperti ini tidak terjadi di masa reformasi ini," kata Chico kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Chico menuturkan, salah satu tujuan reformasi yaitu menjamin kebebasan berbicara berpendapat di muka umum dan melindunginya lewat undang-undang.

Ia mengatakan, aparat kepolisian pun semestinya menjamin kebebasan tersebut, bukan malah membatasinya.

"Agar ini menjadi perhatian kita semua. dan kami berharap kapolri ke depan akan lebih bijak lagi dan mengevaluasi kerja-kerja personelnya," ujar Chico.

Ia juga meminta polisi untuk memperbaiki prosedur administrasi yang berpotensi menimbulkan praktik intimidasi.

"Dan juga sistem sistem administrasi di kepolisian sehingga surat-surat seperti ini atau intimidasi atau hal-hal yang sifatnya represif terhadap masyarakat, apalagi budayawan dan kelompok kelompok masyarakat lain dapat ditiadakan," kata Chico.

Diberitakan sebelumnya, gelaran pentas seni karya Butet Kartaredjasa dan Agus Noor disebut-sebut mendapat intimidasi dari pihak kepolisian.

Pertunjukan teater bertajuk "Musuh Bebuyutan" itu digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng , Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Butet mengaku diminta menandatangani surat pernyataan oleh polisi agar pertunjukannya dapat terlaksana.

"Pertunjukan kali ini setelah 41 kali kami main, baru kali ini saya harus membuat surat pernyataan tertulis kepada polisi," ucap Butet, dikutip dari Youtube Kompas TV, Selasa (5/12/2023).

Menurut Butet, lewat pernyataan itu, ia harus berkomitmen tidak ada unsur politik di dalam pertunjukan teater itu.

"Keren! Selamat datang orde baru," ucap Butet yang kemudian disambut teriakan penonton.

Ia menyatakan, polisi tetap netral selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Polisi netral dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan selama Pemilu. Apabila ada oknum dilaporkan. Jadi, kita tak usah berpersepsi, tidak usai berandai-andai," ucap Sandi.