Salin Artikel

Anies Sebut Investasi di Indonesia Didorong Tinggi, tetapi Tak Serap Banyak Tenaga Kerja

Sebab, menurut Anies, investasi yang dilakukan bukan pada sektor-sektor yang bisa menyerap tenaga kerja.

Oleh sebab itu, dia ingin mengubah kebijakan investasi dari sebelumnya pada sektor yang tidak menyerap tenaga kerja menjadi sektor produktif yang menyerap tenaga kerja.

"Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah, terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja," kata Anies saat kampanye di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

"(Saat ini) investasi kita didorong tinggi, tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja, kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja," sambung dia.

Anies mengatakan, agenda perubahan kebijakan pemerintah saat ini tidak hanya di sektor investasi saja.

Ia menyebut akan ada banyak perubahan yang akan dibawa dengan dasar gagasan dan ide.

Misalnya terkait harga pangan, Anies mengatakan, setiap kali dia bertanya kepada masyarakat, mereka selalu mengeluhkan dengan harga pangan dan biaya hidup yang tinggi.

"Jawabannya bisa dikatakan hampir semua mengatakan situasi sulit," tutur dia.

Oleh sebab itu, kebijakan pertanian saat ini seperti food estate akan dia gantikan agar kesejahteraan petani bisa lebih terjamin dan harga pangan bisa lebih terjangkau.

"Salah satunya begini, kalau pendapatan meningkat otomatis para buruh tani akan mendapatkan lebih tinggi lagi. Selama harganya masih rendah, mereka akan sulit untuk bisa berubah," ucap Anies.

Program ini dinilai Anies bisa memberikan solusi agar harga produksi tani dari para petani bisa lebih tinggi, sedangkan harga yang diterima konsumen bisa lebih rendah dari saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/14553751/anies-sebut-investasi-di-indonesia-didorong-tinggi-tetapi-tak-serap-banyak

Terkini Lainnya

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Soal Pembahasan RUU Kelautan, DPR RI Minta Pemerintah Satu Suara

Nasional
Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Belajar dari MA dan MK, Utak-atik Hukum demi Penguasa Bakal Berlanjut

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Menkeu, Bahas Transisi Pemerintahan dan RAPBN 2025

Nasional
Putusan MA Diprediksi Bisa Semakin Menguatkan Dinasti Politik Jokowi

Putusan MA Diprediksi Bisa Semakin Menguatkan Dinasti Politik Jokowi

Nasional
Kecurigaan Publik Putusan MA Muluskan Jalan Kaesang Dinilai Wajar

Kecurigaan Publik Putusan MA Muluskan Jalan Kaesang Dinilai Wajar

Nasional
Jokowi Resmikan Ruas Tol Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar dan 10 Jalan Daerah di Riau

Jokowi Resmikan Ruas Tol Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar dan 10 Jalan Daerah di Riau

Nasional
Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, PSI: Warga Rindu Pemimpin Muda

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, PSI: Warga Rindu Pemimpin Muda

Nasional
Ramainya Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Jelang Hari Lahir Pancasila

Ramainya Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende Jelang Hari Lahir Pancasila

Nasional
Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Pansel Diminta Coret Capim KPK yang Buruk, Jangan Sampai Lolos ke DPR

Nasional
Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Bertolak ke Riau, Presiden Jokowi Bakal Resmikan Tol dan Sistem Pengelolaan Air

Nasional
Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Soal Putusan MA, Pakar: Pertimbangan Hukum Hakim Sangat Dangkal

Nasional
Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Survei Kepuasan Pelanggan Antam Naik pada 2023

Nasional
4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

4 Terdakwa Kasus Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Nasional
Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Secepat Kilat MA Ubah Aturan Batas Usia Kepala Daerah yang Buka Jalan Kaesang Jadi Cagub

Nasional
Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Pakar Bicara Kesamaan Pola Putusan MA dan MK, Terganjal Syarat Pencalonan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke