Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI akan merekrut pengawas pemungutan suara khusus metode pos di luar negeri.

Sebelumnya, Bawaslu mengakui bahwa pemungutan suara metode pos di luar negeri, terlebih dalam skala besar, memiliki potensi kerawanan yang tinggi.

"Ini baru, sebelumnya enggak ada. Sebelumnya pos itu engga diawasi loh. Ini yang sekarang coba kita masuki karena tingkat kerawanannya tinggi," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada wartawan pada Selasa (28/11/2023).

Sejauh ini, metode pos kemungkinan akan diterapkan dalam skala besar untuk 164.691 pemilih di Hong Kong dan Makau.

Adapun, KPU memungkinkan 3 opsi pemungutan suara di mancanegara, yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling (KSK), dan pos.

Saat ini, wilayah perwakilan Hong Kong dan Makau memiliki 3 orang pengawas luar negeri. Daya jangkau para pengawas luar negeri ini diakui harus luas.

Lolly mengatakan, sejak 2019, Hong Kong dan Makau merupakan salah satu area dengan tingkat kerawanan tinggi

"Bawaslu bolak-balik memastikan. Dalam waktu dekat tim lapangan kami juga akan memastikan soal distribusi tim logistiknya," kata dia.

Pengawas khusus pemungutan suara metode pos ini disebut akan berkoordinasi dengan pengawas luar negeri perwakilan Hong Kong dan Makau.

Mereka, kata Lolly, akan siaga memastikan tidak ada perusakan surat suara dan menjamin setiap surat suara terdistribusi dengan benar.

"(Rekrutmennya) sedang disiapkan. Perlakuannya sama dengan pengawas TPS, (direkrut) 23 hari menjelang pemungutan suara," ucap Lolly.

Akan tetapi, ia belum bisa menyebut jumlah pasti pengawas pos yang akan direkrut Bawaslu untuk Hong Kong dan Makau.

"Nanti perwakilannya terkoordinasi di kantong-kantong spesifik," lanjutnya.

Senada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui bahwa pemungutan suara Pemilu 2024 yang rencananya dilaksanakan via pos untuk pemilih di Hong Kong dan Makau tak ideal.

"Kendalanya adalah potensi surat suara tidak seratus persen sampai ke pemilih Hong Kong dan Makau yang mayoritas PMI (Pekerja Migran Indonesia)," ujar Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, kepada Kompas.com pada Selasa (28/11/2023).

"Karena post mailbox (kotak surat pos) di rumah atau apartemen majikan PMI belum tentu dibuka dan terkadang majikan PMI tak memberikan surat suara pos ke pemilih PMI yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) tersebut," sebutnya.

Ia menambahkan, saat ini, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong dan Makau sedang melakukan konsolidasi dengan Pengawas LN Hong Kong dan Makau terkait situasi ini.

Sebab, ada kendala izin untuk menggelar pemungutan suara melalui tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di area publik pada kawasan tersebut.

Idham menjelaskan, pada 19 November lalu, ia terbang ke Hong Kong dan Makau untuk mendiskusikan izin pendirian TPS LN (tempat pemungutan suara luar negeri) di area publik pada kawasan itu.

Sampai saat ini, izin tersebut belum terbit dari Beijing.

Ia melampirkan surat dari pemerintah setempat yang pada intinya menyatakan bahwa mereka menghormati Pemilu 2024 yang dilaksanakan Indonesia pada 14 Februari 2024 untuk kawasan Hong Kong dan Makau.

Namun, pada hari itu merupakan hari libur administratif di Hong Kong dan Makau.

"Pemerintah Tiongkok tidak memberikan rekomendasi untuk mengadakan pemilu, pemungutan suara, atau pendirian TPS LN (tempat pemungutan suara luar negeri) di luar premis Konsulat Jenderal RI, dengan pertimbangan pada tanggal 13 Februari 2024 masih dalam suasana liburan nasional Chinese New Year," ujar Idham.

Akan tetapi, pemungutan suara secara terpusat di KJRI berpotensi berdampak pada kondusivitas setempat karena banyaknya jumlah pemilih Indonesia di kawasan itu.

Ini menjadi salah satu alasan KPU mempertimbangkan pemungutan suara Pemilu 2024 di Hong Kong dan Makau dilakukan via pos.

"Jika ada TPS LN di lokasi gedung KJRI, berpotensi akan ada antrian yang panjang mengular ke jalan utama kota Hong Kong, karena luas area gedung di Hong Kong pada umumnya sempit, efek padatnya kota tersebut," kata Idham.

"Nanti KPU akan kaji rancangan kebijakan pemungutan suara lewat pos untuk 164.691 orang (DPT Hong Kong dan Makau)," ujarnya.