Nawawi Pomolango Dilantik Jadi Ketua KPK dan Pro Kontra Para Pakar

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggantikan Firli Bahuri.

Firli Bahuri diberhentikan sementara dari jabatannya karena ditetapkan menjadi tersangka dugaan pemerasan. Kasusnya saat ini ditangani oleh Polda Metro Jaya.

Atas penetapan tersangka itu, Firli mengajukan praperadilan. Presiden Jokowi kemudian menyatakan sudah mempertimbangkan berbagai hal buat melantik Nawawi.

Akan tetapi, kritik datang dari pakar hukum Prof Romli Atmasasmita terkait pelantikan Nawawi Pomolango.

Romli menilai ada indikasi pelantikan Nawawi tidak sesuai aturan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Menurut Romli dalam analisisnya, seharusnya Presiden Jokowi terlebih dulu mengajukan calon pengganti Firli ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan tidak menunjuk langsung Nawawi yang merupakan Wakil Ketua KPK.

"Prosedur penunjukkan Nawawi Pomolango untuk menggantikan Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengandung cacat hukum sehingga prosedur penunjukkan dimaksud batal demi hukum dan karenanya segala tindakan hukum KPK dalam melakasanakan tugas dan wewenangnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan," kata Romli dalam keterangan pers yang dikutip pada Senin (27/11/2023).

Romli mengatakan, mengacu kepada Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan pada saat UU itu berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan beleid sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Romli mengatakan, mengacu kepada Pasal 70B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang menyebutkan pada saat UU itu berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan beleid sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, mekanisme pergantian pimpinan KPK yang ditetapkan menjadi tersangka diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden mengacu pada Pasal 32 ayat (2).

"Pasal 33 ayat (1), dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," kata Romli mengutip undang-undang.

Lantas pada Pasal 33 ayat (2) UU disebutkan, prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Romli dalam analisisnya menyatakan, Presiden Jokowi berwenang mengangkat langsung pengganti pimpinan KPK jika terjadi kekosongan yang menyebabkan jumlah komisioner berjumlah kurang dari 3 orang. Hal itu tercantum pada Pasal 33A ayat (1).

"Pergantian pimpinan KPK dan penunjukkan pimpinan baru KPK hanya dapat dilaksanakan jika jumlah pimpinan KPK berkurang hanya tinggal 3 orang; hal ini bertentangan dengan kenyataan bahwa setelah Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka, pimpinan KPK tersisa 4 orang," papar Romli.

Romli menambahkan, jika mengikuti prosedur pergantian pimpinan KPK dengan penunjukkan Nawawi Pamolango yang juga pimpinan KPK semasa Firli selaku pengganti, maka pimpinan KPK berjumlah 4 orang dan tidak berjumlah 5 orang, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan UU Nomor 30 tahun 2002 dan UU Nomor 19 tahun 2019.

Padahal, lanjut Romli, pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 21 ayat (1) terdiri atas 5 anggota.

Salah satu yang menyampaikan sanggahan atas argumen Romli adalah pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.

Dia mengatakan, pengangkatan Nawawi cebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firli Bahuri yang menjadi tersangka mengacu ke Pasal 33A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Perppu tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2015.

Menurut Zainal, UU 2015 tersebut tetap berlaku meskipun saat ini sudah ada UU KPK Nomor 19 Tahun 2019. Sebab, tidak ada ketentuan dalam UU Nomor 19 tahun 2019 yang mencabut UU Nomor 10 2015. Selain itu, UU tahun 2019 juga hanya mengganti UU KPK lama tahun 2002.

“Iya (UU KPK baru tak mengganti UU Nomor 10 Tahun 2015). Karena Perppu (yang menjadi UU Nomor 10 Tahun 2015) mengatur hal yang berbeda, yakni soal pemberhentian sementara,” kata Zainal saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/11/2023).

Zainal juga menjelaskan bahwa Pasal 70B UU Nomor 19 tahun 2019 tidak membatalkan UU Nomor 2015 yang mengatur tentang pemberhentian sementara pimpinan KPK.

“Apakah Perppu bertentangan dengan ini? Enggak. Karena mengatur hal yang berbeda,” kata Zainal.

Sementara itu, pihak Istana Kepresidenan juga menyatakan pelantikan Nawawi sudah sesuai aturan.

"Penetapan Bapak Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK sudah sesuai dengan koridor yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (27/11/2023).

Ari menjelaskan, penetapan Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK merujuk pada Pasal 33A (ayat 5) Perppu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Dalam Perppu yang telah disahkan sebagai UU tersebut dinyatakan "Dalam hal kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK menyangkut Ketua, Ketua Sementara dipilih dan ditetapkan oleh Presiden".

"Itu artinya, Presiden diberi kewenangan oleh Pasal 33A UU tersebut untuk memilih dan menetapkan Ketua Sementara," ungkap Ari.

"Penetapan Ketua Sementara dibutuhkan agar KPK tetap dapat bekerja secara optimal setelah Bapak Firli Bahuri diberhentikan sementara melalui Keppres oleh Presiden berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 19 Tahun 2019," lanjutnya.

Ari menegaskan, pasal 33A dari UU 10 Nomor 2015 masih tetap berlaku karena tidak dihapus dan tidak diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2019.

Sehingga, kata Ari, yang diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2019 adalah Pasal 33 dari UU Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur proses penggantian Pimpinan KPK.

"Penetapan Bapak Nawawi Pomolango (yang adalah Pimpinan KPK existing) sebagai Ketua Sementara bukanlah tindakan menggantikan Bapak Firli Bahuri sebagai Pimpinan KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dalam UU Nomor 19 Tahun 2019," tambah Ari.

(Penulis: Syakirun Ni'am, Dian Erika Nugraheny, Editor: Novianti Setuningsih, Dani Prabowo)