Singgung Kebijakan Pusat-Daerah Tak Sinkron, Anies: Bulan Ini Dikerjakan A, 6 Bulan Lain Berubah B

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menggagas upaya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam visi misinya maju sebagai pengganti Presiden Joko Widodo ke depan.

Pasalnya dia tidak ingin kebijakan antara pusat dan daerah kerap berubah-ubah dalam waktu singkat, sekitar tiga bulan atau enam bulan sekali.

Akibat berubah-ubahnya kebijakan itu, hasil dari kebijakan tersebut pun tidak maksimal.

"Kita ingin Indonesia di pusat dengan daerah kebijakannya sinkron. Kita ingin pemerintahan yang konsisten kebijakannya, bukan kebijakan yang bulan ini dikerjakan A, 6 bulan lain berubah B. Enam bulan berikut berubah C. Tapi (kita justru ingin) konsisten dikerjakan lintas waktu," kata Anies dalam acara GAGAS RI di Kompas TV, Rabu (22/11/2022).

Anies menyampaikan, gagasan itu merupakan satu dari 8 jalan perubahan yang akan dilakukannya saat menjadi pemimpin bangsa.

Adapun gagasan utamanya adalah biaya hidup yang murah dengan tersedianya beragam kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, pengentasan kemiskinan dengan memberikan perluasan kepastian berusaha dan menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Ketiga, menciptakan lingkungan hidup lestari, yaitu memiliki keadilan biologis bukan saja untuk manusia tapi untuk semua makhluk hidup.

"Keempat, membuat integrasi antara desa dan kota, yang saling memajukan. Ini bukan sesuatu yang membutuhkan kerumitan, ini membutuhkan kemauan," tutur Anies.

Sedangkan kelima adalah sarana pendidikan dan sarana kesehatan yang tersedia setara untuk seluruh penduduk Indonesia di manapun mereka berada.

Artinya bukan hanya di kota, tapi juga di pelosok Tanah Air.

"Keenam andalkan kekuatan utama bangsa ini di keluarga. Keluarga kita harus jadi keluarga yang tangguh, resilient, kuat karena ketahanan ekonomi, bisa mendidik anak dengan baik. Lalu ketujuh, menginginkan Indonesia yang berperan di tingkat global," jelas Anies.