Soal Dugaan Korupsi di Kemenhan, Adik Prabowo: 3 Tahun Lalu Saya Ungkap tetapi Diabaikan

Ia mengaku pernah menyampaikan dugaan itu pada 2020.

"Ya saya mau begini, mengenai hal korupsi itu, itu bukan hal baru. Itu banyak komentar saya lihat kok ini (seolah) hal baru. Saya sudah bicara itu tiga tahun lalu," ujar Hashim saat ditanya mengapa tak melaporkan dugaan korupsi itu di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

"Saya sudah ungkapkan itu tiga tahun lalu, tapi ternyata dari banyak pengamat itu tidak diperhatikan atau diabaikan begitu," kata dia.

Hashim bahkan mengaku pernah menyampaikan soal dugaan korupsi itu di televisi pada pertengahan 2020.

"Bulan agustus atau September tahun 2020 saya sudah sebut itu. Itu ada di Kompas TV. Bulan Juli, Agustus 2020. Saya sudah sebut itu. Tapi sayangnya waktu itu enggak diperhatikan begitu. Jadi itu bukan hal baru," ungkapnya lagi.

Hashim menuturkan, apa yang pernah disampaikannya tersebut merupakan bagian dari komitmen kakaknya yang juga Menhan Prabowo Subianto dalam usaha pemberantasan korupsi.

Saat ditanya lebih lebih lanjut soal dalam proyek apa dugaan korupsi itu terjadi, Hashim tak menyebut secara spesifik.

Dia hanya mengungkapkan, soal senapan dan sejumlah proyek tertentu.

Hashim kemudian menyampaikan, jika terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya, Prabowo berkomitmen untuk menambah kekuatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hashim juga meyakini komitmen Prabowo akan didukung oleh calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

"Pak Prabowo sudah berjanji juga untuk menambah kekuatan dari KPK. Kalau perlu ditambah lagi petugas petugas KPK. Itu dari dulu sudah konsisten," kata Hashim.

"Untuk itu saya kira semua itu konsisten dari apa yang dilakukan Prabowo. Saya yakin juga akan didukung oleh Mas Gibran," ucap dia.

Sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo bicara soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kemenhan.

Hashim mengungkapkan, dugaan korupsi yang terjadi di kementerian yang dipimpin kakaknya itu sudah melewati level "gila".

Bahkan, menurut dia, ada kontrak pembelian senjata yang nilainya mencapai Rp 51 triliun. Akan tetapi, setelah diperiksa, rupanya terjadi mark up besar-besaran dalam kontrak tersebut.

Hashim mengungkapkan, nilai kontrak bisa mencapai Rp 51 triliun karena pengadaan barangnya diduga di-mark up.

Ia mengatakan, harga satuan senjata yang hanya 800 dollar diduga dinaikkan menjadi 10.800 dollar.

Oleh karena itu, Hashim menilai kerakusan di Indonesia sudah melampaui batas.

Ia lantas mengingatkan bahwa uang yang mau dirampok oleh para oknum itu merupakan uang rakyat.