Salin Artikel

DPR Bentuk Panja Netralitas TNI, Andika Perkasa: Kesempatan Jenderal Agus untuk Buktikan

Hal ini setelah ditanya soal DPR yang resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) netralitas TNI pada Pilpres 2024.

"Oleh karena itu, inilah kesempatan Jenderal Agus Panglima TNI untuk membuktikan, karena yang akan terjadi sampai dengan 14 Februari ini cukup lama," kata Andika ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Andika menilai, beban netralitas TNI untuk Pemilu 2024 ada pada pundak Agus.

Apalagi, dia menyampaikan bahwa saat ini sudah mulai tercium adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun, ia tak membeberkan apa saja kecurangan yang dimaksud itu.

Andika kemudian berharap Agus menyiapkan pengamanan Pemilu 2024 dari hari ke hari.

"Sehingga justru beban inilah yang harus benar-benar dihadapi dengan kesiapan, kehati-hatian," imbuh dia.

Ia turut membeberkan pengalaman ketika mengawal Pemilu 2019. Saat itu, posisi Andika masih menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Diakuinya, berbagai tekanan menyasar TNI untuk tidak netral pada Pemilu tersebut.

"Saya juga sudah bekerja untuk presiden waktu itu, tapi kan memang UU, peraturan Panglima TNI waktu itu yang membatasi saya. Saya harus berada pada rambu itu (netral). Siapapun yang running for president saat itu," beber Andika.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkapkan, pihaknya sudah membentuk panja yang bertugas untuk mengawasi netralitas TNI pada Pemilu 2024.

“Kita ada Panja, dan beliau (Agus) sudah sepakat untuk lahirnya atau terbentuknya Panja Netralitas TNI,” ujar Meutya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.

Adapun, Ketua Fraksi PDI-P DPR Utut Adianto ditunjuk menjadi Ketua Panja ini.

"Beliau berkenan untuk memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga anggota komisi I,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/13/20231151/dpr-bentuk-panja-netralitas-tni-andika-perkasa-kesempatan-jenderal-agus

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke