Salin Artikel

Soal Aliansi Militer AUKUS, Prabowo: Itu Hak Kedaulatan Mereka

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto tidak berkomentar banyak terkait aliansi militer AUKUS dan dampaknya terhadap Indonesia.

Prabowo mengatakan bahwa AUKUS merupakan hak kedaulatan Australia, Amerika Serikat, dan Inggris sebagai penggagas aliansi tersebut.

Jawaban itu disampaikan Prabowo merespons pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara dalam acara yang didadakan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) soal kebijakan politik luar negeri, Senin (13/11/2023).

“Saya akan mengatakan bahwa perjanjian AUKUS diputuskan oleh Australia, AS, dan UK. Ini adalah hak kedaulatan mereka,” kata Prabowo kepada awak media.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini tidak ingin berkomentar tentang hak kedaulatan negara, termasuk AUKUS.

Meskipun, wartawan bertanya tentang dampak keamanan terhadap Indonesia setelah Australia membangun kapal selam nuklir lewat AUKUS.

“Saya pikir konsentrasi utama Australia adalah keamanan Australia sendiri,” kata Menteri Pertahanan RI itu.

Diketahui, Indonesia dan ASEAN berada di persimpangan kekuatan pertahanan militer dan ekonomi kuat di dunia, yakni AUKUS dan China.

AUKUS merupakan pakta pertahanan, akronim dari ketiga anggota aliansi, yaitu Australia, United Kingdom (Inggris) dan United States (Amerika Serikat).

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku bahwa jajarannya telah bertemu dengan Angkatan Laut Australia, membahas aliansi militer AUKUS.

TNI yang diwakili Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Muhammad Ali telah mengadakan pertemuan dengan Kepala Angkatan Laut Australia Vice Admiral Mark Hammond.

“Tentunya saya juga tetap menjaga stabilitas di wilayah kawasan, walaupun dia (AL Australia) menggunakan proyek ini dan jangan sampai wilayah Indonesia ini terdampak apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan,” kata Yudo usai kegiatan layanan zakat Baznas bersama TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 6 April 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2023/11/13/18500831/soal-aliansi-militer-aukus-prabowo-itu-hak-kedaulatan-mereka

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke