Tanggapi Putusan MK, Megawati: Rekayasa Hukum Tidak Boleh Terjadi Lagi

Pernyataan itu Megawati sampaikan saat merespons situasi politik mutakhir dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023.

“Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi,” kata Megawati dalam pidatonya sebagaimana disiarkan di YouTube PDI-P, Minggu (12/11/2023).

Megawati menyebutkan, apa yang terjadi di MK dalam beberapa waktu terakhir telah menyadarkan publik bahwa manipulasi hukum kembali terjadi.

Adapun putusan MK terkait perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 belakangan terungkap memuat pelanggaran etik hakim konstitusi. Hal itu terungkap dari putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

“Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani,” tutur Megawati.

Presiden Kelima RI itu mengatakan, putusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik akal sehat, dan politik kebenaran tetap berdiri kokoh meskipun berhadapan dengan rekayasa hukum konstitusi.

Padahal, konstitusi merupakan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan baik.

Konstitusi, kata Megawati, tidak hanya dipatuhi sebagai hukum dasar tertulis karena harus memiliki ruh.

“Ia mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa,” kata Megawati.

Hakim MK juga mewakili rakyat Indonesia dalam mengawal konstitusi dan demokrasi. Karena itu, ketika mendirikan MK pada 13 Agustus 2003, ia mengaku sangat bersungguh-sungguh.

“Sekretaris Negara, mencarikan sendiri gedungnya dan saya putuskan berada di dekat Istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring Satu,” tutur Megawati.

Sebelumnya, putusan Perkara Nomor Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi sorotan karena dinilai menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka melenggang menjadi bakal calon wakil presiden.

Putusan itu mengatur mengenai klausul tambahan terkait batas usia minimal bakal capres dan cawapres.

Karena diduga memuat banyak persoalan, MK akhirnya membentuk MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie.

Dalam putusannya, MKMK menyatakan semua hakim konstitusi melanggar etik karena informasi Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) bocor.

Selain itu, Ketua MK Anwar Usman yang diketahui sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo juga dinyatakan terbukti melanggar etik berat karena melobi hakim lain dalam memutus perkara itu.