Prabowo Sebut Kasus Rempang Dicampuri Intelijen Asing, Jubir Anies: Jangan Sebar Gosip, Sebaiknya Evaluasi

"Kok bisa ada rakyat yang mempertahankan tanahnya leluhurnya dituduh dipengaruhi intel asing. Jangan-jangan nanti setiap ada konflik lahan yang enggak sesuai sama pemerintah dituduh dipengaruhi intelejen asing," kata Angga dalam keterangan tertulis, Jumat (3/11/2023).

Juru bicara Anies lainnya yang juga mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Surya Tjandra lantas mengatakan, isu kerusuhan rempang tidak perlu diperluas dengan menuduh pihak asing ikut terlibat.

"Sebaiknya Pak Prabowo tidak menyebarkan gosip yang tidak perlu dan belum jelas kebenarannya. Kalau memang gagal menjaga situasi, sebaiknya evaluasi ke dalam dulu bukan terburu-buru menyalahkan asing. Kalau memang ada bukti sebaiknya dibuka saja sekalian agar jelas semuanya”, kata Surya Tjandra dalam keterangannya, Jumat.

Menurut Surya, titik berat penyelesaian konflik lahan di Rempang seharusnya lebih kepada kepedulian pemerintah terhadap masa depan warga yang tergusur.

Oleh karena itu, ia meminta agar Prabowo tidak menodai perjuangan warga Rempang dalam kasus tersebut.

"Masalah Kampung Tua di Kepulauan Riau ini sudah lama kami dengar sejak masih bertugas sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, kami mengerti keprihatinan warga hanya tampaknya belum sempat diselesaikan dengan adil," ujarnya.

Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto mengatakan bahwa konflik di Pulau Rempang, Batam dicampuri oleh pihak intelijen luar negeri.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat membuka "Simposium Geopolitik & Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia" di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/11/2023).

Awalnya, Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki kekayaan mineral.

“Sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran bagi kekuatan-kekuatan besar dunia,” kata Prabowo di hadapan para menteri dan pimpinan TNI yang hadir.

Prabowo kemudian mengatakan, berdasarkan sumber-sumber yang diperolehnya, konflik-konflik di Indonesia dicampuri intelijen asing.

Ia lantas mencontohkan konflik di Rempang, Aceh, Ambon, dan Papua.

“Peristiwa-peristiwa seperti di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel-intel asing,” ujar Prabowo.

“Dan kita banyak juga mengalami di Aceh, di Ambon kita mengalami, di Timor-Timur, dan kita mengalami di Papua terus-menerus, bagaimana campur tangan asing sangat mempengaruhi kondisi kita,” kata eks Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad itu lagi.

Kerusuhan di Rempang terindikasi pelanggaran HAM

Untuk diketahui, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada 7 September 2023.

Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di wilayah mereka.

Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang.

Komisoner Komnas HAM Uli Parulian Sihombong mengatakan, setidaknya ada enam indikasi terjadinya pelanggaran HAM dalam konflik Rempang.

"Pertama hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Ada penggunaan kekuatan berlebihan. Kemudian juga penggunaan gas air mata yang tidak terukur sehingga menyebabkan korban," kata Uli.

Kedua adalah hak atas memperoleh keadilan, ada pembatasan akses terhadap bantuan hukum delapan tersangka yang sudah dibebaskan ketika proses penyelidikan dan penyidikan.

Ketiga, hak atas tempat tinggal yang layak terkait dengan rencana relokasi. Hal ini berkaitan dengan HAM karena rencana relokasi berdampak secara langsung terhadap perkampungan Melayu Kuno.

"Keempat, adalah hak anak dan perlndungan anak, ada siswa SDN 24 dan SMPN 22 yang terdapak penggunaan gas air mata," ujar Uli.

Kelima, hak atas kesehatan. Dalam kasus Rempang, pemerintah berupaya melakukan pengosongan puskesmas dan tenaga kesehatan di Pulau Rempang.

Terakhir, terkait dengan bisnis dan HAM, Proyek Strategis Nasional ini akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Pulau Rempang terutama masyarakat adat Melayu.