Panglima Yudo: TNI Jangan Terpengaruh dengan Iming-iming Parpol

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali meminta seluruh anggotanya bersikap netral menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dia mengatakan TNI harus mampu membuktikan diri sebagai pelopor netralitas dalam Pemilu 2024.

“TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung. Bila TNI netral, kita bisa menegur pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilu tersebut,” kata Yudo saat memimpin briefing pagi Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) jajaran Mabes TNI di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (30/10/2023).

Dia juga meminta seluruh anggotanya tidak mewariskan permasalahan terhadap penggantinya. Yudo bakal pensiun pada akhir November 2023 mendatang.

“Tidak ada lagi kegiatan yang lintas tahun, laksanakan tertib administrasi dan yang paling penting jangan wariskan beban permasalahan kepada pengganti kita,” kata Yudo Margono dalam siaran pers Pusat Penerangan (Puspen) TNI.

Panglima Yudo mengatakan, dalam pelaksanaan tugas, jangan sampai ada ego sektoral dan tumpang tindih perintah.

Dia juga menekankan kepada para Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus) untuk menginventarisir barang-barang yang dibutuhkan dan diurus keabsahan kepemilikannya.

“Mabes TNI sebagai leading sector dan sebagai pengayom angkatan. Untuk itu, bagaimanapun caranya TNI harus solid. Dengan Polri kita mampu bersinergi, dengan lain matra kita harus bisa lebih solid lagi," kata Panglima TNI.

Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, mereka telah menerima surpres terkait kandidat pengganti Panglima TNI.

"Iya (sudah terima surpres)," ujar Meutya saat dimintai konfirmasi, Senin.

Saat ditanya apakah calon Panglima TNI pengganti Yudo adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto, Meutya enggan menjawab.

Dia hanya menyebut nama calon Panglima TNI akan diumumkan oleh Ketua DPR Puan Maharani.

"Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU," imbuhnya.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad, Adhyasta Dirgantara, Editor: Novianti Setuningsih, Diamanty Meiliana)