Salin Artikel

Presiden PKS Ungkap Janji Anies Lepas Saham Bir Anker Tak Terealisasi karena PDI-P

Adapun, janji yang dimaksud adalah menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker.

Syaikhu menyampaikan, janji tersebut tidak bisa terealisasi lantaran partai besar seperti PDI-P yang merupakan partai petahana, tidak setuju.

"Kita punya pengalaman ketika Mas Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI, beliau punya program yang sangat bagus yaitu ingin menarik saham dari salah satu perusahaan bir, ternyata itu enggak dilakukan," kata Syaikhu di acara jalan sehat bersarung di Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Minggu (29/10/2023).

"Kenapa? Partai-partai besar ternyata enggak ingin terjadi penarikan saham. Akhirnya enggak terwujud. PDI-P enggak setuju," imbuh Syaikhu.

Syaikhu menyampaikan, partai pengusung memang memiliki peran sentral dalam rencana kebijakan yang diusung oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Dia pun menyebut, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memiliki banyak program unggulan yang bisa menyejahterakan rakyat.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat Jember siap memenangkan Anies-Muhaimin beserta partai-partai politik pendukungnya. Partai-partai tersebut, meliputi PKS, Partai Nasdem, dan PKB.

"Saya berharap pada Pemilu 2024 yang akan datang, selain kita memenangkan pasangan AMIN, kita siap memperjuangkan pasangan atau partai pengusung pasangan AMIN. Siap? Partai mana itu? PKB, Nasdem, dan PKS," ucap Syaikhu.

Dia menuturkan, jika memang secara optimal, lebih dari 50 persen program-program atau visi misi pasangan Anies-Muhaimin akan terealisasi.

"Minimal 60 persen Insya Allah kita yakin bahwa program-program AMIN yang bagus itu bisa berjalan dengan baik. Siap memenangkan pasangan AMIN? Siap memenangkan partai pendukung amin? Allahu Akbar," tandas Syaikhu.

Sebagai informasi, Anies sempat berjanji menjual kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) yang merupakan produsen bir Anker saat kampanye di Pilgub DKI Jakarta.

Anies melontarkan niatan tersebut karena ingin menjauhkan generasi muda dari minuman keras. Tak elok rasanya jika pemerintah daerah sampai menjadi pemilik perusahaan minuman keras.

Di samping itu, ia mengatakan bahwa 26,25 persen saham PT Delta Djakarta yang dimilik Pemprov DKI tidak menguntungkan.

Dengan menjual saham tersebut, uangnya bisa dialokasikan untuk membangun fasilitas publik dan memenuhi kebutuhan dasar warga.

Setelah terpilih, Anies Baswedan bersama wakilnya kala itu, Sandiaga Uno, memang pernah mengumumkan akan melepas saham di PT Delta Djakarta pada 16 Mei 2018. Namun, hal itu belum terealisasi hingga kini.

Janji kampanye Anies Baswedan soal pelepasan saham DLTA juga sempat muncul lagi ke permukaan ketika masyarakat dihebohkan dengan adanya aturan investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Namun, aturan ini sudah dicabut setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat kritikan dari khalayak serta masukan dari para pemuka agama.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/29/11222621/presiden-pks-ungkap-janji-anies-lepas-saham-bir-anker-tak-terealisasi-karena

Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke