PDI-P Diprediksi Tempuh Cara Halus Selesaikan Polemik Gibran

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diperkirakan akan menggunakan cara halus dalam menyikapi polemik kadernya, Gibran Rakabuming Raka, yang diusung menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, partai dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu bakal sangat berhati-hati dalam menyikapi masalah Gibran, karena sangat terkait dengan relasi politik PDI-P dengan Jokowi.

"Berbeda dengan kasus kader PDI-P Budiman Sudjatmiko yang langsung dikeluarkan dari partai, kasus Gibran sangat kasuistis, kompleks, dan mengandung risiko terselubung," kata Jannus saat dalam pernyataannya seperti disampaikan pada Senin (23/10/2023).

"Jadi nampaknya, jika pun Gibran dikeluarkan, mungkin bahasanya akan halus atau justru Gibran sendiri yang akan mengundurkan diri," sambung Jannus.

PDI-P dianggap memahami posisi Gibran yang merupakan salah satu kader mereka kuat secara politik.

Sebab Gibran yang masih menjabat sebagai Wali Kota Solo didukung ayahnya, Presiden Joko Widodo, para pendukungnya dan pendukung sang ayah, serta partai politik pengusung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Sampai saat ini terdapat 8 partai politik yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA, dan Partai Demokrat.

Sedangkan PDI-P bersama partai politik mitra koalisinya juga mengusung capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Megawati jauh-jauh hari sudah memperingatkan supaya kadernya tidak bersikap mendua menjelang pemilihan umum dan presiden.

Pasangan Prabowo-Gibran dijadwalkan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (25/10/2023) besok.

Sedangkan bakal capres-cawapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sudah mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis (19/10/2023) lalu.

Jannus memperkirakan, jika PDI-P langsung memecat Gibran seperti yang dilakukan terhadap Budiman Sudjatmiko justru akan memberikan pembenaran terhadap isu keretakan hubungan antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Di sisi lain, jika PDI-P memecat Gibran justru bisa menyulut reaksi masyarakat buat mempertanyakan keberadaan PDI-P di dalam pemerintahan dan keberadaan menteri-menteri asal PDI-P di kabinet pemerintahan Jokowi.

"Lalu akhirnya akan membuat hubungan Megawati dan Jokowi seperti halnya realitas hubungan Surya Paloh dengan Megawati," ucap Jannus.

Persoalan lainnya, kata Jannus, jika PDI-P memecat Gibran saat ini maka hal itu sama saja memicu konflik terbuka antara Megawati dan Presiden Jokowi.

Jika hal itu terjadi, posisi PDI-P secara politik dianggap semakin rentan terpojok.

"Pasalnya, Presiden Jokowi bisa saja menggunakan kekuasaan dan wewenangnya sebagai presiden untuk melakukan berbagai tekanan kepada PDIP dan kader-kader PDIP sendiri, seperti fakta yang dialami oleh Partai Nasdem," papar Jannus.