Soal “Dissenting Opinion” Putusan MK, Sekjen Gerindra: Itu Bagian Tak Terpisahkan dari Putusan

“Tentu saja itu dissenting opinion dari hakim saya kira sudah termaktub dan tercantum dalam sebuah memori hukum yang cukup komprehensif,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani usai rapat dewan pembina di kediaman Ketua Umum Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023) malam.

“Sehingga, itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan MK yang sudah diputuskan,” ujarnya lagi.

Muzani mengatakan, pasca-putusan MK tersebut, para pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mengadakan rapat lagi.

“Tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang dari partai-partai koalisi KIM dalam mengambil keputusan,” kata Muzani.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal capres dan cawapres dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Senin siang.

Namun, putusan itu diwarnai “dissenting opinion” hakim. Salah satunya dari Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengaku bingung atas putusan tersebut.

Pasalnya, lewat putusan tersebut, MK membolehkan orang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum.

"Berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda (dissenting opinion) ini," kata Saldi Isra saat membaca pendapat berbeda di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin.

Saldi mengungkapkan, baru pertama kali mengalami peristiwa aneh yang luar biasa sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah Konstitusi pada 11 April 2017, atau sekitar 6,5 tahun lalu.

Peristiwa aneh itu, menurutnya, saat MK bisa berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat.

Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29-51-55/PUU XXI/2023 yang diputuskan ditolak tadi pagi, MK secara eksplisit, lugas, dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 adalah wewenang pembentukan undang-undang untuk mengubahnya.

Namun, dalam keputusan perkara nomor 90, MK mengabulkan bahwa kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres selama memiliki pengalaman menjadi kepala daerah.

"Baru kali ini saya mengalami peristiwa 'aneh' yang 'luar biasa' dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Sadar atau tidak, ketiga putusan (tadi pagi) tersebut telah menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang," kata Saldi Isra.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto terbuka.

Peluang ini makin terbuka setelah MK mengabulkan gugatan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru terkait batas usia capres dan cawapres.

"Tentunya dengan putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

"Tetapi, bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh pilkda seperti dengan pilpres itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden," katanya lagi.