PKS Singgung MK yang Kabulkan Gugatan Batas Usia Cawapres, Ungkit Gugatan Batas Usia Kepala Daerah yang Ditolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat pernah menjadi pimpinan kepala daerah.

Hidayat mengatakan, MK pernah menolak gugatan serupa yaitu gugatan batas usia pencalonan kepala daerah di tahun 2021.

"Waktu itu MK tolak jadi kalau untuk kepala daerah usia muda ditolak, bagaimana untuk capres dan cawapres? Itu logika hukum yang kami sampaikan," ujar Hidayat saat ditemui di kediaman bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

Namun kenyataannya, MK saat ini mengabulkan permohonan agar kandidat capres-cawapres berusia di bawah 40 tahun boleh mencalonkan diri, dengan syarat pernah terpilih menjadi kepala daerah dlewat pemilihan kepala daerah melalui pemilu.

Hidayat mengatakan, kini waktunya masyarakat menilai dan menyikapi putusan MK yang telah diketok dan diberlakukan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Silakan kepada masyarakat untuk menilai dan menyikapi apa dampak dari keputusan MK tersebut," imbuhnya.

Sebelumnya, isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto menguat setelah MK mengabulkan gugatan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Gugatan ini dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan, Senin.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sedianya berbunyi,

“Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.”

Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah," ujar hakim Anwar Usman.

Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selengkapnya berbunyi, “Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

MK menyatakan, putusan ini berlaku mulai Pemilu Presiden 2024.