10.000 Mangrove Ditanam di Sumut, BRGM Tekankan Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Lingkungan

KOMPAS.com - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah (pemda) hingga masyarakat tingkat tapak, dalam melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove.

Salah satu komitmen dan dukungan itu diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui kegiatan penanaman 10.000 bibit mangrove di kawasan wisata mangrove Lubuk Kertang, Kabupaten Langkat, Sumut, Kamis (12/10/2023). 

Pada Kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan, pemulihan ekosistem mangrove tidak bisa dilaksanakan secara instan.

Untuk itu, kata dia, dibutuhkan edukasi kepada masyarakat agar mangrove dapat dimanfaatkan secara ramah lingkungan dan turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove. 

"Perlu kami edukasi masyarakat betapa pentingnya mangrove dan harus kami cari solusi agar masyarakat memiliki penghasilan lain,” ujarnya dalam siaran pers.

Dengan begitu, kata Hassanudin,  masyarakat tidak menebang mangrove untuk dijual. Menurutnya, langkah ini bukan jalan pintas karena mangrove butuh waktu lama untuk besar.

“Kita sangat butuh mangrove, melindungi dari intrusi air laut, tempat kembang biak ikan, dan sekarang perdagangan karbon. Kita punya hutan mangrove terluas ketiga di Indonesia," jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yuliani Siregar mengatakan, sebelum Covid-19, Desa Lubuk Kertang menjadi tempat wisata yang diminati.

Namun, pandemi Covid-19 membuat wisatawan menurun drastis dan penghasilan sebagian masyarakat terganggu.

“Jadi, sebagian masyarakat mulai mengeksploitasi mangrove. Sayangnya, itu dipangkas habis. Padahal, ada tata cara kita menebang mangrove," kata Yuliani.

Pemulihan kawasan mangrove

Yuliani menambahkan, Pemprov Sumut akan bekerja sama dengan BRGM memulihkan kawasan mangrove, termasuk aspek sosial dan ekonomi, setelah melihat kondisi kerusakan ekosistem mangrove di Lubuk Kertang. 

"Kami akan bekerja sama dengan BRGM dan semua stakeholder. Kami juga libatkan anak-anak muda agar kecintaan mereka pada mangrove tumbuh. Sebab, mereka yang kami harapkan bisa melestarikan ini," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BRGM Gatot Soebiantoro menjelaskan, selain aspek sosial dan ekonomi, fungsi mangrove yang sudah rusak perlu segera untuk dikembalikan.

Gatot menyebutkan, rehabilitasi itu membutuhkan waktu yang lama, termasuk  dampak dari kerusakan mangrove untuk diperhatikan.

Berdasarkan kajian di Sumatera Utara, setiap hektar (ha) mangrove mampu mencegah abrasi seluas 14,1 meter persegi per tahun. 

Nilai ekonomi mangrove untuk pencegahan abrasi adalah sebesar Rp 5.033.700 per ha per tahun.

Gatot mengatakan, intrusi air laut pada areal mangrove karena kegiatan lain yang kurang tepat juga terjadi dan harus dibenahi. 

Salah satunya terjadi di perkebunan di Labuhanbatu. Terdapat kebun sawit di areal mangrove di pesisir pantai yang diserahkan sukarela kepada masyarakat setempat untuk direhabilitasi dan dikembalikan seperti semula untuk menjadi hutan mangrove. 

“Di tempat lain sebenarnya ada lagi kebun kelapa yang rusak dan jumlahnya ribuan. Terkait dengan rehabilitasi mangrove, BRGM atau pemda tidak bisa melaksanakan rehabilitasi sendiri,” katanya. 

Gatot menegaskan, perlu adanya sinergitas dan partisipasi aktif semua pihak mulai pemerintah daerah hingga masyarakat tapak. 

“Rehabilitasi tidak hanya sekedar menanam, tetapi juga menjaga dan merawat ekosistem mangrove,” katanya.

Sebagai informasi, melalui skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), BRGM telah melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di Sumut seluas 7.559 ha pada 2021.

Rehabilitasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang, Kota Medan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah.

BRGM juga melaksanakan rehabilitasi seluas 373 ha di Kabupaten Langkat seluas 2.501 ha pada 2021 hingga 2022.

Ke depan, BRGM melanjutkan rehabilitasi dengan sasaran prioritas pendanaan lain oleh Bank Dunia. Kegiatan ini dilakukan melalui Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) seluas 6.078 ha, salah satunya untuk Kabupaten Langkat seluas 2.299 ha.