Bawaslu: Jabar dan DKI Jadi Daerah Rawan Produksi Isu SARA dan Hoaks Jelang Pemilu

Ketua Bawaslu Rahmad Bagja menyebutkan dari dua daerah itu kerap menyebar isu-isu terkait SARA hingga berita hoaks lewat media sosial.

“Untuk medsos itu kemarin juga sudah meluncurkan indeks kerawanan. Jawa Barat, DKI Jakarta, menjadi daerah yang memproduksi isu atau pun terjadinya penyebaran isu di media sosial yang berkaitan dengan politisasi SARA, hoaks dan kawan-kawan,” kata Bagja di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Bagja menekankan, pihaknya akan memberi atensi terkait hal ini.

Selain itu, Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar dapat mencegah menyebarnya isu SARA dan hoaks.

“Jadi ini yang akan jadi perhatian kami sehingga kemudian daerah-daerah tersebut akan berkoordinasi dengan Mabes Polri dalam menangani daerah-daerah tersebut,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu juga menyebutkan lima daerah yang masuk dalam katagori rawan secara keseluruhan menjelang Pemilu 2024.

Adapun kerawanan ini diukur Bawaslu dengan melihat semua aspek. Sehingga tidak hanya mengukur lewat kerawanan keamanan tetapi juga terkait kelancaran penyelenggaraan pemilu, netralitas penyelenggara dan aparat penegak hukum.

"Beberapa daerah jadi perhatian kami karena punya indeks kerawanan tinggi pertama adalah Sulawesi Utara, kedua Jawa Barat, ketiga Maluku Utara, keempat DKI Jakarta, dan kelima Papua,” ungkap Bagja.

Lebih lanjut, ia menyebutkan, kabupaten/kota yang banyak rawan dari lima provinsi itu adalah Papua.

Sebab, menurutnya, di wilayah Papua masih memiliki banyak kendala seperti geografis, keamanan, serta terkait proses distribusi logistik.

“Ada kendala geografis, kendala keamanan dan juga kendala-kendala yang berkaitan dengan nanti distribusi dan lain-lain, karena juga berkaitan dengan masalah lokal di sana dan juga sistem pemilihan, ada yang masih noken, dan juga ada DOB baru, tentu akan ada masalah,” tuturnya.

Meski begitu, Bawaslu akan melakukan upaya dan terus berkoordinasi untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada.

“Koordinasi dengan Bawaslu provinsi itu dengan Bawaslu RI masih terjalin baik sampai dengan sekarang, karena DOB ada beberapa daerah yang baru, Bawaslu yang baru yang harus diperkuat untuk itu,” katanya.