Kasus Mentan Syahrul Yasin Limpo, Relasi Nasdem-Jokowi di Titik Minus

JAKARTA, KOMPAS.com - Hubungan antara Partai Nasdem dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sudah dalam titik terendah, setelah dua kader partai itu yang berada di kabinet terseret perkara hukum.

Partai Nasdem menempatkan 3 kadernya, yakni Johnny Gerard Plate, Syahrul Yasin Limpo, dan Siti Nurbaya Bakar di Kabinet Indonesia Maju.

Johnny Gerard Plate sempat menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Namun, dia kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G yang dilaksanakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Saat ini Johnny sedang menghadapi sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Posisinya kemudian digantikan oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi.

Sedangkan Syahrul yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertanian diduga tersangkut dugaan pemerasan dalam jabatan, dalam perkara yang tengah diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan Siti Nurbaya masih menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK).

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, aroma politis sulit dilepaskan dari kasus yang membelit Johnny dan Syahrul. Meski demikian, pemerintah membantah perkara itu terkait dengan urusan politik.

Apalagi saat ini posisi Partai Nasdem merupakan pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Agung mengatakan, kasus hukum yang membelit Johnny dan Syahrul menjadi sinyal hubungan antara Partai Nasdem dan Jokowi memburuk.

"Di sisi yang lain, realitas politik tadi menjadi kode keras bahwa relasi Istana-Partai Nasdem berada di titik minus dan butuh waktu untuk dinormalisasi dalam waktu dekat," kata Agung saat dihubungi pada Kamis (5/10/2023).

Menurut Agung, pada saat ini ada potensi perkara hukum lain yang kemungkinan menjerat sejumlah pejabat juga bakal menjadi "mainan" di tahun politik.

"Di titik inilah, kasus-kasus hukum lainnya mungkin saja diusut atau mengemuka karena efek sistem politik kita yang berbiaya tinggi," ucap Agung.

Agung menilai, pengungkapan kasus-kasus hukum yang membelit figur politik bisa berdampak terhadap peta koalisi dan elektabilitas bakal capres bila menyangkut pejabat tinggi negara yang terafiliasi dengan partai.

"Atau mengeliminasi peluang capres-cawapres berkompetisi di pilpres bila status hukum mereka ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka sebelum pendaftaran KPU dibuka," ujar Agung.

Penggeledahan itu diduga terkait pengungkapan sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Menurut kuasa hukum Syahrul, Febri Diansyah, kliennya bakal menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (5/10/2023) hari ini.

"Saya diminta untuk menyampaikan bahwa besok (hari ini) Pak Mentan akan ke Istana menghadap Bapak Presiden," ujar Febri di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2023) malam.

Febri tidak menjelaskan lebih lanjut perihal tujuan Syahrul mendatangi Jokowi hari ini.

Ketika disinggung apakah Syahrul akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Mentan, Febri juga tidak berkomentar.

"Tadi yang disampaikan ke kami adalah besok akan menghadap Bapak Presiden ke Istana, jadi itu yang baru bisa kami konfirmasi dan kami sampaikan hari ini," ujar Febri.

"Yang pasti tim hukum ini akan mendampingi dalam proses hukum yang berjalan mulai hari ini ke depan di tahap penyidikan," imbuh Febri.

Syahrul sudah kembali ke Indonesia pada Rabu kemarin, setelah sempat diduga "hilang kontak" saat melakukan lawatan ke luar negeri.

Usai tiba di Tanah Air, Syahrul langsung menghadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk melaporkan dugaan kasus hukum yang diusut KPK yang tengah dihadapinya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan alasan kenapa Syahrul menghadap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlebih dahulu sebelum bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sahroni menyebutkan, Syahrul merupakan kader Partai Nasdem sehingga harus menghadap ke Paloh terlebih dahulu.

"Iya kan Pak Mentan mewakili Nasdem, jadi menghadap Ketua Umum dulu baru menghadap Bapak Presiden selaku pemimpin negara," ujar Sahroni saat dimintai konfirmasi, Rabu (4/10/2023).

"Wajib datang dan langsung temui Ketua Umum," ucap dia.

Menurut Sahroni, siapa pun yang terjerat hukum, orang itu haruslah mematuhi proses hukum.

Secara terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar info dari KPK bahwa Syahrul sudah menjadi tersangka.

Gelar perkara terkait penentuan kasus hukum politikus Nasdem itu, disebut Mahfud, sudah dilakukan sejak lama.

(Penulis: Adhyasta Dirgantara, Editor: Dani Prabowo)