Salin Artikel

Rakernas IV PDI-P Terbitkan 8 Rekomendasi Terkait Pemenangan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P menghasilkan delapan rekomendasi terkait pemenangan Pemilu 2024.

Rekomendasi itu dibacakan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam penutupan Rakernas IV PDI-P, yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

"Pertama, Rakernas IV Partai merekomendasikan strategi pemenangan Pemilu dengan cara gotong royong, berbasiskan TPS, dan dilakukan oleh seluruh elemen Partai yang menyatukan pemenangan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai satu kesatuan pemenangan," kata Hasto.

Berkaitan hal itu, lanjut Hasto, setiap anggota, kader dan simpatisan PDI-P wajib turun ke akar rumput. Mereka diminta berkomunikasi secara langsung dengan rakyat dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

"Kemudian, Rakernas IV Partai menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo pada momentum yang tepat dengan mempertimbangkan dinamika politik, pergerakan Tiga Pilar Partai di akar rumput, kesiapan Badan Pemenangan Pemilu Legislatif, dan konsolidasi Tim Pemenangan Presiden," lanjut Hasto.

Poin ketiga, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan Negara berdasarkan UUD 1945 Dalam hal itu, jelas Hasto, Pemilu 2024 harus ditempatkan sebagai momentum transisi kekuasaan secara konstitusional dan demokratis.

"PDI Perjuangan bertekad melaksanakan Pemilu sebagai wahana pemersatu bangsa melalui kampanye yang mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan narasi kemajuan, melanjutkan dan mempercepat keberhasilan Pemerintahan Presiden Jokowi," ujar Hasto.

Poin keempat, sambung Hasto, pemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden perlu melibatkan semua unsur. Adapun upaya pemenangan Ganjar, jelas dia, sebagai tindak lanjut atas penetapan capres yang diumumkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada 21 April.

"Menginstruksikan kepada seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai di setiap tingkatan untuk bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, partai politik pengusung, dan sukarelawan guna memenangkan Pemilu Presiden 2024," papar Hasto.

"Rakernas IV Partai mendorong Penyelenggara Pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP di setiap tingkatan untuk menjalankan tahapan kegiatan, dan jadwal Pemilu 2024 sesuai asas Pemilu dan dilaksanakan secara professional dan akuntabel," lanjut Hasto memaparkan poin kelima.

Rekomendasi keenam, mendukung agar para penyelenggara Pemilu mengedepankan kerahasiaan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Selanjutnya, rekomendasi ketujuh, merekomendasikan kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan tenaga honorer seperti guru, dosen, bidan, perawat, pendamping desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian dan perikanan dan lain-lain, termasuk tenaga honorer pada instansi penyelenggara Pemilu.

"Rakernas IV Partai mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum, KPK, Kejaksaan, dan Polri dalam mencegah dan memberantas korupsi, serta merekomendasikan pentingnya sosialisasi guna meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat untuk mencegah korupsi dan praktik politik uang dalam Pemilu," kata dia mengakhiri rekomendasi tentang pemenangan Pemilu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/10/01/17562201/rakernas-iv-pdi-p-terbitkan-8-rekomendasi-terkait-pemenangan-pemilu

Terkini Lainnya

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Nasional
Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Upacara 17 Agustus Digelar di Jakarta dan IKN, Jokowi: Masa Transisi

Nasional
 Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Bareskrim: Polisi Thailand Sudah Bergerak Buru Fredy Pratama

Nasional
Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Cuti Ayah Masih Minim, UU KIA Dinilai Bakukan Peran Domestik untuk Ibu

Nasional
Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Pansel Diminta Berani Tolak Pimpinan KPK Jadi Jatah Pihak Tertentu

Nasional
Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Isu Amandemen Kelima UUD 1945 dan Keterwakilan Masyarakat

Nasional
Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Mendagri Sebut Anggota DPR Hanya Bersumsi soal 40 Persen Pj Kepala Daerah Tak Layak

Nasional
Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Hukuman Eks Pejabat Bea Cukai Andhi Pramono Diperberat Jadi 12 Tahun Penjara

Nasional
Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Demokrat Ingin Pertahankan Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada 2024

Nasional
Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Partai Perindo Dukung Eri Cahyadi Maju pada Pilkada Surabaya 2024

Nasional
Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Komnas Perempuan Khawatir UU KIA Berakibat Diskriminasi Saat Perekrutan Pekerja

Nasional
Survei Litbang 'Kompas' Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Survei Litbang "Kompas" Sebut KPK Dinilai Diintervensi, Wakil Ketua: Jalur Komando dari Instansi Luar Harus Diputus

Nasional
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik 3 Kali Lipat, KPU Sebut Ada Konteks yang Beda

Nasional
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN, Mendagri Janji Bantu Basuki Hadimuljono

Nasional
Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah 'Stunting'

Jokowi Kunjungi Posyandu di Bogor, Tinjau Upaya Cegah "Stunting"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke