Salin Artikel

Menhan Prabowo: Perintah Presiden agar Indonesia Cari Berbagai Bentuk Bantuan untuk Palestina

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto mengaku telah diperintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencari berbagai bentuk bantuan untuk Palestina.

Hal itu diungkapkan Prabowo setelah menerima kunjungan Kepala Kepolisian Sipil Palestina Mayor Jenderal Yousif Helo di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/9/2023).

“Bapak Presiden memerintahkan saya untuk mencari bentuk-bentuk lain (bantuan ke Palestina). Kita bisa bantu kemanusiaan, bantu pendidikan, dan sebagainya,” kata Prabowo kepada awak media.

Terdekat, pemerintah Indonesia akan memfasilitasi para mahasiswa Palestina agar berkuliah di Universitas Pertahanan (Unhan) RI.

“Mungkin bulan depan ya, sebentar lagi kita akan terima beberapa mahasiswa dari Palestina, dapat beasiswa. Kita berikan untuk sekolah di Indonesia, di Universtas Pertahanan,” kata Prabowo.

Mahasiswa dari Palestina nantinya akan mengambil studi seperti kedokteran, teknik sipil, hingga teknik elektro.

“Jadi itu kerja sama kita dalam rangka kita mendukung perjuangan Palestina,” ujar Prabowo.

Diketahui, Palestina saat ini sedang berjuang agar diakui sebagai negara merdeka.

Melansir laman History, lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Namun, masih ada 50 negara di dunia tidak mengakui hal tersebut, di antaranya Israel Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Italia, Perancis, Spanyol, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/26/15192091/menhan-prabowo-perintah-presiden-agar-indonesia-cari-berbagai-bentuk-bantuan

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke