Mimpi Ganjar, Prabowo, dan Anies jika Jadi Presiden: Akses Pendidikan Setara, Perluasan Lapangan Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga bakal calon presiden (capres) Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, bicara soal mimpi-mimpi mereka jika terpilih menjadi presiden RI selanjutnya.

Ini disampaikan ketiganya ketika hadir dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Sejumlah sektor disoroti oleh Ganjar, Prabowo, maupun Anies. Ketiganya, bicara tentang pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja.

Gagasan Ganjar

Di bidang pendidikan, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengusulkan supaya materi pembelajaran dikaitkan dengan kebutuhan industri. Tujuannya, supaya pencari kerja bisa terserap dengan optimal.

Ganjar mengaku pernah menerapkan langkah tersebut di tiga Sekolah Menengah Tinggi (SMK) di Jawa Tengah. Hasilnya pun tak mengecewakan.

“Pada saat saya jadi gubernur, saya buat SMK di Jateng, tiga sebagai uji coba, hanya menerima dari kelompok miskin. Ketat, kami bayar penuh, boarding school, sampai hari ini 100 persen lulusannya terserap,” kata Ganjar di Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta.

Saat menjalankan program ini, Ganjar mengaku memberikan keleluasaan bagi industri untuk ikut mengatur materi pembelajaran bagi siswa di tiga SMK.

“Pada saat itu, di tengahnya, kita bekerja sama dengan industri. Industrinya, saya izinkan, sebagai teaching industry, mereka boleh mengubah kurikulum,” ungkap mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

Menurut Ganjar, mekanisme ini sangat mungkin diterapkan dalam pola pendidikan nasional. Harapannya, lulusan SMK maupun perguruan tinggi memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri atau perusahaan.

Ide Prabowo

Sementara, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto banyak bicara soal lapangan pekerjaan. Jika terpilih sebagai presiden kedelapan RI, ia mengaku bakal menyetop penjualan bahan mentah ke negara lain.

Prabowo tidak ingin sumber daya alam (SDA) Indonesia yang sebenarnya bernilai tinggi, diekspor dengan harga murah.

"Ini yang akan percepat lompatan kita. Sekarang, di bawah pemimpin Pak Jokowi, kita tak mau sumber alam kita diekspor dijual murah. Kita hentikan ekspor murah, kta olah di Indonesia," katanya.

Prabowo menyebut, Indonesia punya banyak SDA yang jumlahnya melimpah, seperti nikel dan bauksit. Sebagai komoditas andalan, pembangunan smelter nikel dan bauksit di Tanah Air terus dilanjutkan.

"Ini pekerjaan saudara-saudara semua, anak-anak kita. Kita tidak mau anak-anak kita diupah rendah," ucapnya.

Upaya itu, menurut Prabowo, harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi. Sebab, praktik korupsi menghambat kemajuan negara.

"Kita berantas korupsi adalah penyakit menghambat kita dan harus selesaikan," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Prabowo juga menyampaikan gagasan tentang program swasembada pangan. Lewat program ini, Menteri Pertahanan ini ingin agar Indonesia ke depan jadi lumbung pangan dunia.

"Mencapai swasembada pangan kita bukan saja jadi swasembada kita bisa jadi lumbung pangan dunia itu cita-cita," tuturnya.

"Kita sekarang bertanggung jawab menghadirkan keadilan kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan," kata Anies.

Anies menuturkan, misi itu menjadi landasan utama koalisi untuk merencanakan perbaikan di berbagai bidang.

Di bidang kesehatan, misalnya, Anies ingin akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat, baik ibu mengandung, ibu hamil, hingga anak-anak setara.

Di bidang pendidikan, Anies ingin anak-anak di dalam negeri memiliki kesetaraan kesempatan mengenyam pendidikan. Sebab kata dia, pendidikan merupakan bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia di Indonesia.

Anies bahkan tidak ingin menggunakan istilah “sumber daya manusia”, namun menyebutnya sebagai pengembangan kualitas manusia Indonesia. Faktanya, kata Anies, saat ini tidak semua anak di Indonesia memiliki akses yang setara.

"Jumlah bangku SD sama SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida. Makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya. Artinya, banyak anak-anak kita yang tersingkir. Tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah," ujarnya.

Selain soal akses, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini ingin biaya pendidikan terjangkau. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk mengurangi beban pengelola kampus.

Menurut Anies, pengelola kampus tidak bisa dibebani dengan tanggung jawab besar untuk mencari biaya untuk kegiatan kampus.

"Tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian, pada pengembangan, pembelajaran, pendidikan, supaya kampus betul-betul menjadi institusi yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi. Sudah cukup biaya pendidikan yamg terlalu tinggi di kampus-kampus kita," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

(Penulis: Fika Nurul Ulya, Tatang Guritno, Wisang Seto Pangaribowo | Editor: Dani Prabowo, Khairina)