Susi Pudjiastuti Usul UU Otonomi Daerah Ditambah Klausul Khusus untuk Daerah Kepulauan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta ada tambahan klausul khusus untuk daerah kepulauan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan otonomi daerah.

Menurut Susi, klausul khusus daerah kepulauan itu berguna agar pemerintah daerah yang wilayahnya memiliki luas lautan lebih besar ketimbang daratan, bisa mengatur anggaran khusus dan menerapkan kebijakan (policy) terkait lautan dan masyarakat pesisir.

"Ini yang saya pikir harus dipisahkan undang-undang otonomi ini, harus ada kekhususan untuk kabupaten-kabupaten pulau. Dari dana, dari apa. karena letaknya jauh, infrastruktur apa, mau bikin jalan, jembatan? Kan tidak mungkin," ucap Susi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Susi lantas mencontohkan wilayah Bangka dengan luas laut yang lebih besar dibandingkan wilayah darat. Di daerah itu, luas laut bisa mencapai 90 persen, sedangkan luas daratan hanya 10 persen.

Jika tidak punya kebijakan mengenai kelautan, maka pemda hanya mengatur luas daratan yang tidak lebih dari 30 persen tersebut. Belum lagi untuk mencapai kepulauan-kepulauan kecil memakan waktu lama karena tidak ada konektivitas yang mumpuni.

Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat. Pusat pemerintahan Jawa Barat ada di Kota Bandung, yang jauh dari wilayah Pantai Selatan dan Pangandaran.

"Kalau tanya orang Bangka, provinsinya di..., seperti misalnya di Natuna, provinsinya di Tanjung Pinang. (Ke) Tanjung Pinang (dari Natuna) pakai laut itu satu hari satu malam. Bagaimana pengamanan dan lain sebagainya?" ujar Susi.

"Konektivitas juga sulit. Jadi mestinya UU otonomi ini diminta bukan revisi, tapi (ada) klausul khusus yang memberikan keistimewaan kepada wilayah pulau-pulau," imbuh dia.

Lebih lanjut Susi menyampaikan, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat pesisir menjadi salah satu kunci mensejahterakan rakyat.

"Kalau keberpihakan tidak ada hitam di atas putih, ya omong doang. Karena pemerintah bekerja dengan nomenklatur bahasa anggaran, kalau nomenklatur tidak diubah, bupati mengubah (sendiri) nanti kena KPK. Kena persoalan, kan," jelas Susi.