Salin Artikel

Namanya Masuk Bursa Bakal Cawapres, Menko PMK: Saya Tidak Ikut "Cawe-cawe"

Ia menyebutkan, jika namanya masuk menjadi kandidat, itu hak partai. Yang jelas saat ini, ia masih menjabat sebagai menteri yang membidangi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Ya terserah dari partai. Saya tidak ikut cawe-cawe karena masih Menko," kata Muhadjir saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Muhadjir menyampaikan, sebagai menteri, ia bertugas membantu kerja-kerja presiden. Di sisi lain, ia pun harus melayani masyarakat dengan sejumlah program kerja yang diarahkan untuk pembangunan sumber daya manusia.

Beberapa program tersebut termasuk menangani kemiskinan ekstrem hingga menurunkan stunting.

"Tugas dari presiden menurut saya sangat penting harus saya selesaikan. Dan Menko harus nonpartisan, harus melayani semua masyarakat kan membantu presiden," tutur dia.

Selain menjabat sebagai menteri, ia merupakan bagian dari PP Muhammadiyah, yang melarang anggotanya terafiliasi dengan partai politik mana pun.

Muhadjir adalah tokoh kawakan PP Muhammadiyah. Ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selama tiga periode.

"Saya juga PNS, saya ini Guru Besar di Universitas Negeri Malang. Saya pengurus PP Muhammadiyah. Jadi saya memang tidak terikat dengan partai. Jadi kalau ada yang mencalonkan dan kalau itu memang melalui partai, dan memang prosedurnya, kan harus lewat partai," ucap Muhadjir.

"Nanti kita lihat sajalah. Kan prosesnya masih tidak sederhana. Terserah partai, kalau memang ada partai, ya senang juga saya dicalonkan," imbuh dia.

Sebagai informasi, nama Muhadjir Effendy beberapa kali masuk dalam bursa bakal cawapres.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, Muhadjir Effendy menjadi figur selain Menteri BUMN Erick Thohir yang didorong partainya untuk menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Meski begitu, ia mengaku, penentuan bacawapres belum dibahas dengan Prabowo dan ketua umum partai politik (parpol) koalisi.

Bagi Zulhas, masih ada cukup waktu sebelum pendaftaran bakal calan presiden (bacapres) dan bacawapres dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, ia memberikan sinyal bahwa penentuan bacawapres pendamping Prabowo tak akan sampai batas akhir pendaftaran.

“Ya mungkin (jelang penutupan pendaftaran), walaupun enggak akhir-akhir. Ya dekat-dekatlah,” ungkap Zulhas di Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/10552451/namanya-masuk-bursa-bakal-cawapres-menko-pmk-saya-tidak-ikut-cawe-cawe

Terkini Lainnya

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Jokowi Peringatkan Israel untuk Berhenti Serang Palestina

Nasional
Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Nasional
Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke