Salin Artikel

Jokowi Kumpulkan Menteri di Istana, Bahas RUU Kekhususan Jakarta

Rapat tersebut membahas soal Rancangan Undang-undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Pantauan Kompas.com, pejabat yang hadir yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan (Menlu) Sri Mulyani Indrawati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Usai rapat, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, draf RUU Kekhususan Jakarta masih dibahas dengan Mendagri.

Sehingga, menurutnya, draf tersebut belum akan masuk ke DPR RI pada September.

"Enggak, itu nanti masih dibahas sama Pak Mendagri. Pak Mendagri yang tahu," ungkap Heru.

Saat ditanya seperti apa arahan Presiden Jokowi soal RUU tersebut, Heru menyatakan belum ada.

"Belum, belum. (Tanya) Pak Mendagri," tambahnya.

Sebab aturan tersebut nantinya akan tertampung di dalam revisi UU ASN.

"Kita lagi beresin UU ASN, sebenarnya sudah tertampung di sana, jadi tidak perlu lagi aturan khusus soal kepegawaiannya ya," ujar Anas.

"Misalnya tenaga profesional yang akan diangkat di DKI Jakarta misalnya itu tak perlu diatur di aturan itu ya usulan Kemenpan RB, karena nanti Revisi UU ASN akan memberi ruang untuk institusi tertentu bisa mengangkat non ASN pada level tertentu," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, RUU Kekhususan Jakarta masih terus digodok terutama menyangkut pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyebut pembahasan RUU akan segera dilanjutkan di tingkat DPRD DKI.

Sementara, Heru tak menyebut tanggal pasti kapan draf RUU ini akan dibahas di DPRD DKI.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/12/16173331/jokowi-kumpulkan-menteri-di-istana-bahas-ruu-kekhususan-jakarta

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke