Salin Artikel

Cak Imin Soal Arah Dukungan Keluarga Gus Dur: Kalau Pilihannya ke Kita Pasti Enak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku, hingga kini belum mengetahui ke mana arah dukungan keluarga almarhum Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

"Kita belum tahu pilihannya ke mana. Kalau pilihannya ke kita (Anies-Cak Imin) ya pasti enak," ujar Cak Imin saat ditemui awak media usai menghadiri peringatan HUT Kompas TV di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2023).

"Yo namanya juga kumpul kan pasti enak," imbuhnya.

Diketahui, hubungan keluarga Gus Dur dengan Cak Imin merenggang sejak 2008, atau pasca konflik internal PKB mencuat. Konflik ini pun berujung digelarnya Musyawarah Luar Biasa (MLB) oleh masing-masing kubu.

Sementara itu, saat ditanya soal rencana pertemuannya dengan putri Gus Dur, Yenny Wahid, Cak Imin belum dapat memastikannya. Sebab, ia masih mencermati dinamika politik yang berkembang pada saat ini.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, Ketua Umum PKB Cak Imin akan bersilaturahmi dengan putri Gus Dur, Yenny Wahid.

Cak Imin memang kembali disorot karena perseteruan keluarga Gus Dur dengannya kembali mencuat di publik.

Yenny Wahid bahkan terang-terangan mengatakan sulit mendukung Cak Imin sebagai cawapres.

Menurut Maman, dibutuhkan fasilitator yang bisa menjembatani keluarga Cak Imin dengan keluarga Gus Dur.

"Harus lah. Kita sudah mulai melakukan komunikasi ya," ujar Maman saat ditemui di makam Sunan Kalijaga, Demak, Jawa Tengah, Jumat (8/9/2023) malam.

Untuk diketahui, Cak Imin memiliki riwayat yang kurang sedang dengan keluarga Gus Dur. Ia dinilai mengkudeta Gus Dur dari Ketua Dewan Syura PKB.

Perseteruan antara Cak Imin dan keluarga mendiang Gus Dur bermula dalam perebutan kekuasaan di internal PKB pada 2005 sampai 2008.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/11/22184261/cak-imin-soal-arah-dukungan-keluarga-gus-dur-kalau-pilihannya-ke-kita-pasti

Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke