Salin Artikel

KPK Sebut Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Minta Waktu Kumpulkan Bukti Transaksi Keuangan

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, data tersebut merupakan bukti pendukung terkait penerimaan uang yang tengah diklarifikasi kepada Arinal selaku penyelenggara negara.

“Beliau minta waktu untuk mengumpulkan bukti pendukung untuk transaksi yang KPK mintakan klarifikasinya,” ujar Pahala saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/9/2023).

Ketika waktu yang diberikan dinilai cukup, Pahala mengatakan, KPK akan kembali mengundang Arinal untuk menjalani klarifikasi LHKPN.

KPK sebelumnya menduga Arinal melakukan beberapa transaksi keuangan.

Aktivitas transaksi itu menjadi salah satu materi yang diklarifikasi tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Arinal pada Jumat, 1 September 2023.

“Gubernur ini ada beberapa transaksi yang kita mintai klarifikasi," kata Pahala saat ditemui awak media di gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK pada 5 September 2023.

Meski demikian, Pahala belum bisa menjelaskan lebih lanjut hasil pemeriksaan tim Direktorat LHKPN terhadap Arinal.

Ia juga enggan mengungkap berapa jumlah transaksi Arinal. Tetapi, diduga ada yang cukup besar jumlahnya.

“Kita klarifikasi beberapa transaksi ini dari siapa, sedang dianalisis hasilnya. Tapi, kalau sampai diundang ke sini (ada transaksi) signifikan lah," ujar Pahala.

Menurut Pahala, pemeriksaan LHKPN Arinal merupakan tindak lanjut pemeriksaan harta beberapa pejabat oleh KPK.

Sebelum mengklarifikasi LHKPN Arinal, KPK juga telah mengklarifikasi kekayaan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim.

"Yang Dinkes enggak ada indikasi, yang Wagub itu ada pisah harta dengan suaminya jadi kita enggak bisa dalami suaminya,” kata Pahala.

Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Arinal Djunaidi pada 28 Maret 2023 atau laporan periodik 2022, harta Gubernur Lampung itu tercatat sebanyak Rp 23.243.777.572.

Arinal memiliki tujuh lahan dan bangunan senilai Rp 7.533.195.000 di Kota Bandar Lampung, Kota Lampung Selatan, Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Sleman, dan Kota Lampung Tengah.

Politikus Partai Golkar ini juga tercatat memiliki transportasi senilai Rp 494.627.000 berupa mobil Toyota, Toyota Camry, dan Honda BRV.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar Rp 320.186.200, serta kas dan setara kas senilai Rp 14.910.660.708.

Namun, Arinal Djunaidi tercatat memiliki hutang Rp 14.891.336. Sehingga, total kekayaan Gubernur Lampung itu mencapai Rp 23.243.777.572.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/11/15283571/kpk-sebut-gubernur-lampung-arinal-djunaidi-minta-waktu-kumpulkan-bukti

Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke