Salin Artikel

Soal Peretasan Akun YouTube DPR, BSSN Koordinasi dengan Bareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tengah berkoordinasi dengan Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti proses hukum atas kasus peretasan akun YouTube DPR RI.

"Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan delik pidana hukum, kita akan koordinasi dengan teman-teman di Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Menurutnya, proses hukum ini perlu dilakukan karena akun tersebut menunjukkan wajah parlemen Indonesia.

"Sehingga prosesnya yang kita ambil adalah meskipun akunnya sudah pulih, tapi belum bisa dicari di pencarian YouTube karena kita masih ingin melakukan proses pemulihan secara 100 persen," terang dia.

Lebih jauh, Ariandi mengatakan bahwa BSSN juga sudah melakukan pelacakan terhadap terduga pelaku peretasan. Dari proses pelacakan tersebut, diketahui IP Address terduga peretas berada di Amerika Serikat.

"Jadi kalau berdasarkan tracking IP address yang dilakukan oleh tim teknis BSSN, kita menemukan IP addressnya beralamat di Amerika Serikat," ungkap Ariandi.

Dia pun meminta kasus peretasan ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, utamanya pengelolaan media sosial lembaga Negara.

Ia pun mengajak seluruh admin media sosial lembaga Negara semakin waspada akan adanya serangan secara daring seperti itu.

"Langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan pertama, memastikan seluruh perangkat yang digunakan untuk mengelola akun media sosial baik smartphone dan komputer sudah terpasang antivirus," katanya.

"Kedua, memastikan mengaktifkan dua vektor authentication ketika melakukan pemindaian dengan antivirus anti malware secara berkala terhadap perangkat yang digunakan," sambung dia.

Adapun sebelumnya, akun YouTube DPR diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Peretasan ini membuat akun YouTube DPR menampilkan video judi online secara live tanpa menggunakan bahasa Indonesia. 

"Untuk sementara terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack, bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar kepada Kompas.com, Rabu (6/9/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/07/14204701/soal-peretasan-akun-youtube-dpr-bssn-koordinasi-dengan-bareskrim

Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke