Salin Artikel

Sulit Dukung Cak Imin, Yenny: Pilihan Capres Tinggal 2 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid menegaskan, sejak awal keluarga Gus Dur sulit untuk mendukung calon presiden yang berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Hal ini, menurutnya, sudah menjadi rahasia umum. Sekalipun, kata dia, Cak Imin berpasangan dengan Anies Baswedan.

"Jadi sudah jelas sekali, ketika waktu itu Cak Imin masih berkoalisi dengan Pak Prabowo, saya sudah menyatakan secara terbuka posisi kami, akan sulit sekali bagi kami mendukung capres yang bersanding dengan orang yang pernah mengkudeta Gus Dur," ujar Yenny saat ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Selasa (5/9/2023).

Saat ini, ia menambahkan, pilihan politik keluarga Gus Dur maupun pengikutnya untuk capres tinggal dua orang, yaitu Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo.

"Para anak buah Gus Dur, pengikut Gus Dur, ya pilihan politiknya tinggal dua, dan sedang kami olah," ucapnya.

Yenny mengaku saat ini proses komunikasi dengan kedua capres itu masih terus dilakukan untuk mencari kecocokan.

Ia bahkan menyebut tengah menunggu undangan dari Prabowo yang rencananya akan menggelar pertemuan dalam waktu dekat.

"Dalam waktu dekat, lihat aja nanti," katanya.

Selain itu, Yenny juga menyebut komunikasi dengan Ganjar Pranowo juga terus berlanjut.

"Berlanjut, nanti kedua belah pihak saya terus jalin komunikasi," katanya.

Sebagai informasi, Sebagai informasi, deklarasi bacapres dan bacawapres Anies-Muhaimin digelar pada Sabtu (2/9/2023) pukul 14.00 WIB di Hotel Majapahit, Surabaya.

Keputusan Anies meminang Cak Imin tersebut membuat satu partai Koalisi Perubahan, yakni Demokrat, mencabut dukungannya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/05/18361021/sulit-dukung-cak-imin-yenny-pilihan-capres-tinggal-2-orang

Terkini Lainnya

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah jika PDI-P Usung Anies pada Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke