Salin Artikel

Dua Kali AHY Gagal Jadi Bakal Cawapres: Pilpres 2019 Disalip Sandiaga, Kini Ditikung Cak Imin

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencalonkan diri sebagai wakil presiden (cawapres) pada pemilu kembali menemui jalan buntu.

Jelang Pemilu 2019 lalu, nama AHY sempat masuk dalam bursa cawapres Prabowo Subianto. Namun, pada akhirnya, Prabowo menggandeng Sandiaga Uno yang kala itu masih bernaung di Gerindra.

Menuju panggung Pemilu 2024, AHY santer disebut sebagai kandidat cawapres terkuat pendamping Anies Baswedan. Akan tetapi, Anies justru memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai calon RI-2.

Berikut jejak kegagalan AHY pada dua pemilu presiden.

Disalip Sandiaga

Pada Pemilu 2019, pencapresan Prabowo didukung oleh empat partai politik Parlemen yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Lantaran Gerindra telah mengusung Prabowo sebagai capres, tiga partai lainnya mengusulkan nama cawapres. Demokrat, yang kala itu masih dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tentu mengusulkan nama AHY yang waktu itu menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma).

Sementara, PKS mengusulkan nama ketua majelis syuro partainya, Salim Segaf Al Jufri, sedangkan PAN mendorong sosok Ustaz Abdul Somad.

Anies Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta juga masuk dalam bursa cawapres Prabowo.

Dari empat sosok tersebut, nama AHY dan Salim Segaf sempat menguat, lantaran Abdul Somad dan Anies menolak jadi cawapres. Namun demikian, pembahasan soal cawapres Prabowo berlangsung berlarut-larut dan tak kunjung mencapai titik temu.

Sehari jelang penutupan pendaftaran Pilpres 2019 atau Kamis, 9 Agustus 2018, Prabowo dan SBY bertemu untuk membahas ini.

Dalam pertemuan itu, SBY bersikukuh mengajukan nama AHY, sedangkan Prabowo memunculkan sosok Sandiaga Uno yang kala itu masih duduk sebagai Wali Kota DKI Jakarta.

"Kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survei," kata Andi Arief yang saat itu menjabat sebagai Wakil Sekjen Partai Demokrat, yang juga turut dalam pertemuan SBY-Prabowo.

Nama Sandiaga sendiri sedianya baru muncul dua hari sebelumnya. Akan tetapi, SBY menolak Sandi lantaran sama-sama berasal dari Gerindra seperti Prabowo.

Di sisi lain, PKS menolak nama AHY. PKS yang punya sejarah panjang sebagai partai oposisi merasa lebih punya kedekatan dengan Gerindra. Lagipula, ketimbang Demokrat, PKS lebih dulu berkoalisi dengan partai berlambang garuda itu.

Akhirnya, malam itu juga, Prabowo mengambil keputusan, menunjuk Sandiaga sebagai cawapresnya, tanpa persetujuan Demokrat. Namun demikian, Prabowo meminta Sandi hengkang dari partai, supaya capres-cawapres koalisi tersebut tak sama-sama berasal dari Gerindra.

"Pimpinan tiga partai politik, yaitu PKS, PAN, dan Gerindra, telah memutuskan dan memberi kepercayaan kepada saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Sandiaga Uno untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden untuk masa bakti 2019-2024," ujar Prabowo di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/8/2023).

Demokrat sempat bereaksi keras atas penunjukan Sandiaga sebagai cawapres. Wakil Sekjen Demokrat Andi Arief bahkan mengeluarkan pernyataan yang menyerang Prabowo melalui akun Twitter miliknya.

"Di luar dugaan kami, ternyata Prabowo mementingkan uang ketimbang jalan perjuangan yang benar," kata Andi Arief saat dihubungi Kompas.com melalui pesan singkat, Rabu (8/8/2018) malam.

Dalam pernyataan itu, Andi juga menuding PKS dan PAN menerima mahar politik dalam penentuan posisi cawapres.

"Saya memohon maaf untuk kader Demokrat yang berharap saya menjadi cawapres dan tentunya lapisan bangsa ini," ujar AHY di rumah SBY di bilangan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Meski kecewa, Demokrat akhirnya mendukung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 dan berkoalisi dengan Gerindra, PAN, serta PKS.

Akan tetapi, Prabowo-Sandi kalah dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sehingga keduanya gagal jadi presiden dan wakil presiden.

Ditikung Cak Imin

Jelang Pemilu Presiden 2024, Demokrat menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies diumumkan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem pada awal Oktober 2022. Sejak saat itu, Demokrat terus melakukan pendekatan, baik ke Nasdem maupun Anies.

Tak lama, PKS ikut merapat. Ketiga partai pun sepakat bekerja sama membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan buat mengusung Anies jadi calon RI-1.

Meski telah mengantongi tiket pencapresan berkat dukungan dari tiga partai, Anies tak kunjung mengumumkan cawapresnya. Sejumlah nama disebut-sebut dalam bursa cawapres mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, salah satunya AHY yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat.

Bagaimana tidak, Anies dan AHY memang tampak begitu karib lantaran kerap tampil bersama di depan publik. Bahkan, baliho Anies-AHY telah bertebaran di berbagai penjuru Tanah Air.

Namun, bak petir di siang bolong, Anies justru bermanuver, menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.

Padahal, Muhaimin berada di poros politik yang berbeda dengan Anies. Di bawah kepemimpinan Cak Imin, PKB telah berkoalisi dengan Partai Gerindra sejak Agustus 2022, mendukung pencapresan Prabowo.

Katanya, keputusan itu diambil secara sepihak oleh Surya Paloh setelah ia bertemu dengan Muhaimin di markas Nasdem di Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Demokrat pun mengaku dipaksa menerima keputusan itu. Partai bintang mercy tersebut menilai, penunjukan Muhaimin sebagai cawapres merupakan bentuk pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Riefky bahkan mengeklaim, pada 14 Juni 2023 lalu, Anies sebenarnya sudah menunjuk AHY sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024. Namun, tiba-tiba saja situasi berubah drastis.

“Pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” ucap Riefky.

SBY yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat pun mengaku keliru telah memberikan dukungan buat Anies.

"Anggaplah kita salah kali ini, tapi kita belajar. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi ke depan dan mudah-mudahan dengan izin Allah S.W.T., kita juga tidak kalah nantinya," kata SBY dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Partai bintang mercy itu akhirnya mencabut dukungan buat Anies dan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Sementara, Anies dan Muhaimin berencana mendeklarasikan diri sebagai bakal capres-cawapres pada Sabtu (2/9/2023) di Surabaya, Jawa Timur.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/02/13315701/dua-kali-ahy-gagal-jadi-bakal-cawapres-pilpres-2019-disalip-sandiaga-kini

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke