Salin Artikel

Wacana Duet Anies-Muhaimin, Said Abdullah: Poros Politik Ganjar Paling Solid

KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar disebut-sebut akan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah mengatakan bahwa wacana itu muncul setelah Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Untuk diketahui, Gerindra dan PKB sebelumnya telah menggagas Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Koalisi ini pun dianggap telah bubar oleh PKB.

Said menilai, hal tersebut menunjukkan dinamika politik yang masih sangat tinggi.

“Meskipun ditandai berbagai bentuk dansa politik dan segala bentuk penandatanganan kerja sama politik di muka publik, tetapi fakta politik justru menunjukkan hal lain,” katanya dalam siaran pers, Jumat (1/9/2023). 

Menurutnya, bongkar pasang kerja sama menjelang masa pendaftaran capres dan cawapres masih sangat dinamis.

“Ibarat antara mur dan baut, bisa buka dan pasang. Kenyataan ini justru menandakan bahwa poros politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bacapres justru yang sejauh ini paling solid,” ujarnya. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menyebutkan, PDI-P beranggapan bahwa kerja sama politik harus didasarkan pada ide dan cita-cita bersama ke depan.

“Kerja sama politik didasarkan pada semangat bersama yang lebih mendasar dalam melihat kita sebagai sebuah bangsa ke depan,” ucapnya. 

Said menilai, model kerja sama politik seperti itu akan jauh lebih kokoh ketimbang kerja sama yang didasarkan pada politik “dagang sapi”.   

Dia menegaskan, kerja sama politik PDI-P disemangati politik gotong royong dan membangun ikatan batin. 

“PDI-P menghindari model politik dagang sapi, karena berburu kekuasaan semata akan cenderung mengabaikan suasana kebatinan publik,” ungkapnya. 

Adapun angka split ticket voting dari survei Indikator Politik, Litbang Kompas, dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terbaru sangat besar.

Said menilai, data itu menunjukkan bahwa keinginan elite partai politik terkadang tidak sejalan dengan harapan basis pendukungnya dan lebih-lebih publik. 

“Akibatnya, basis dukungan terhadap sosok capres maupun cawapresnya tidak senantiasa diikuti sebagian besar para pendukung partai yang mengusungnya,” ujarnya. 

Dengan demikian, dukungan lebih menonjol pada aspek administrasi pemilu ketimbang basis politik. 

Oleh sebab itu, kata dia, PDI-P meyakini kerja sama politik harus menjaga gambaran basis sosio-kultural para pendukung. Kerja sama politik harus inklusif dan dilandasi dengan nilai-nilai moderasi.

“Sejujurnya saja, pada tingkat basis pendukung, Gus Muhaimin itu lebih mudah meyakinkan para para pendukungnya mendukung Ganjar Pranowo ketimbang yang lain,” katanya. 

Sebab, kata dia, ada kesamaan basis sosiologis dari pendukung PKB dan PDI-P, yakni sama-sama wong cilik.

Berbagai hasil survei menunjukkan, angka split ticket voting pendukung PKB yang mendukung Ganjar Pranowo sangat besar. 

Said mengatakan, dengan mendukung Ganjar Pranowo, sesungguhnya PKB akan mendapatkan efek ekor jas. 

“Sebab, kapan pun Gus Muhaimin berlabuh ke Mas Ganjar, dan bersama PDI-P pintu kami senantiasa terbuka. Saat janur kuning sudah melengkung pun, sebelum ada akad resmi di hadapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), saya kira Ibu Ketua Umum PDI-P senantiasa membuka pintu untuk ‘sang keponakan’,” ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/01/11410481/wacana-duet-anies-muhaimin-said-abdullah-poros-politik-ganjar-paling-solid

Terkini Lainnya

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

KPK Ungkap Ada Pihak Kembalikan Uang ke PT SCC

Nasional
Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Gubernur BI: Tren Inflasi Indonesia 10 Tahun Terakhir Menurun dan Terkendali Rendah

Nasional
Muhadjir: Tak Semua Korban Judi 'Online' Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Muhadjir: Tak Semua Korban Judi "Online" Bisa Terima Bansos, Itu Pun Baru Usulan Pribadi

Nasional
WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

WNI yang Dikabarkan Hilang di Jepang Ditemukan, KJRI Cari Kontak Keluarga

Nasional
Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Indonesia-Finlandia Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Energi

Nasional
Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Anies Maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil-Kaesang Dinilai Bisa Jadi Lawan yang Cukup Berat

Nasional
Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Majelis Syariah PPP Ingatkan Semangat Merangkul Mbah Moen

Nasional
Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Bus Jemaah Haji Indonesia Telat Menjemput, Cak Imin: Ini Harus Jadi Perhatian Kita Semua

Nasional
KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

KPK Dalami Informasi Terkait Harun Masiku dari Pemeriksaan Hasto

Nasional
Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Ini Jadwal Lontar Jumrah Jemaah Haji Indonesia, Ada Waktu Larangan

Nasional
Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Kepada Para Jemaah Haji, Cak Imin Minta Mereka Bantu Doakan Indonesia

Nasional
Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Panglima TNI Ungkap Cerita Para Prajurit yang Hampir Putus Asa Jelang Terjunkan Bantuan Airdrop di Gaza

Nasional
Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Ponsel Hasto dan Buku Penting PDI-P Disita KPK, Masinton: Dewas Harus Periksa Penyidiknya

Nasional
Soroti Permasalahan Konsumsi Jemaah Haji, Cak Imin Usulkan Pembentukan Pansus

Soroti Permasalahan Konsumsi Jemaah Haji, Cak Imin Usulkan Pembentukan Pansus

Nasional
KPK Kembali Periksa Eks Kepala Bea Cukai Makassar, Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta

KPK Kembali Periksa Eks Kepala Bea Cukai Makassar, Dalami Kepemilikan dan Perolehan Harta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke