Anies Setuju Muhaimin Bacawapres, Demokrat Mengaku Dipaksa Menerima Keputusan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) merasa dipaksa menerima keputusan sepihak atas wacana memasangkan bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat/Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangan pers yang disampaikan di Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

"Demokrat 'dipaksa' menerima keputusan itu (fait accompli)," kata Rifky.

Menurut Rifky, Partai Demokrat mendapatkan informasi itu dari Sudirman Said sebagai wakil Anies pada Rabu, 30 Agustus 2023.

Rifky mengatakan, dalam informasi itu disampaikan Anies menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Dia menyampaikan, persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," ujar Rifky.

Bahkan, kata Rifky, keputusan itu sudah disampaikan kepada Partai Nasdem sebagai pihak pertama yang mengusung Anies, Partai Demokrat, serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Akan tetapi, kata Rifky, upaya deklarasi itu beberapa kali gagal terlaksana.

Buat merespons situasi itu, kata Rifky, Partai Demokrat akan melakukan Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ucap Rifky.

Rifky mengatakan, Partai Demokrat kecewa dengan keputusan Anies yang menerima usulan Surya Paloh buat berduet dengan Muhaimin Iskandar.