Menanti Taji KPK Jerat Istri Rafael Alun Usai Disebut Turut Terima Gratifikasi

Dalam surat dakwaan, Rafael Alun bersama istrinya, Ernie Meike Torondek disebut menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar sejak 15 Mei 2002 hingga Maret 2013.

Terseretnya nama Erni tidak mengejutkan. Mengingat, KPK juga sebelumnya telah memeriksa Erni sebagai saksi.

Setelah disebut dalam surat dakwaan, KPK menyatakan bahwa Ernie berpotensi terjerat dalam kasus serupa karena turut serta menerima gratifikasi bersama Rafael Alun.

Turut terima gratifikasi

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2023), nama Ernie muncul dalam dakwaan.

Rafael Alun dan Ernie disebut menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar sejak 15 Mei 2002 hingga Maret 2013. Gratifikasi ini diterima melalui perusahaan yang didirikan keduanya.

Keduanya menerima gratifikasi bermula ketika Rafael Alun dan Ernie mendirikan PT Artha Mega Ekadhana atau PT ARME pada 22 April 2002. Dalam pendirian perusahaan ini, Rafael Alun menempatkan sang istri sebagai komisaris utama.

Perusahaan ini menjalankan roda bisnisnya di bidang jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. Tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata berbeda.

"Namun dalam operasionalnya, PT ARME memberikan layanan sebagai konsultan pajak dengan merekrut Ujeng Arsatoko," demikian dakwaan yang dibacakan jaksa.

Enam tahun berselang atau pada 8 Agustus 2008, Rafael Alun mendirikan PT Cubes Consulting dengan menempatkan adik dari istrinya bernama Gangsar Sulaksono sebagai pemegang saham dan komisaris.

Pada tahun 2012, Rafael dan Ernie kembali mendirikan perusahaan bernama PT Bukit Hijau Asri yang bergerak di bidang pembangunan dan konstruksi. Di perusahaan ini, Ernie ditunjuk menjadi komisaris.

Dari pendirian perusahaan ini, Rafael Alun dan Ernie secara bertahap menerima gratifikasi dari puluhan wajib pajak dengan total nilai sebesar Rp 16,6 miliar.

"(Gratifikasi diterima) melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo," kata jaksa.

Secara keseluruhan, perputaran uang gratifikasi dari wajab pajak mencapai Rp 27,8 miliar melalui PT ARME, PT Cubes Consulting, PT Cahaya Kalbar, dan PT Krisna Bali International Cargo.

Namun, khusus gratifikasi yang diterima Rafael Alun dan Ernie sebesar Rp 16,6 miliar. Keuntungan yang didapatkan juga diketahui tak dilaporkan ke KPK.

Jaksa juga menyatakan perbuatan Rafael Alun menerima gratifikasi sebesar Rp 16,6 miliar harus dianggap suap.

"Karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ungkap jaksa.

Atas perbuatan tersebut, Rafael didakwa Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Bungkam

Ernie sendiri memilih bungkam ketika namanya turut disebut dalam surat dakwaan menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar.

Kebetulan, Ernie turut hadir menyaksikan Rafael Alun menjalani persidangan perdana ini.

Setelah persidangan ditutup, tak ada satu patah kata dari Ernie untuk merespons surat dakwaan yang menyeret namanya. Ernie hanya diam sembari keluar dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berpotensi tersangka

KPK menyatakan bahwa pihaknya berpotensi menjerat Ernie karena diduga turut serta menerima gratifikasi Rp 16,6 miliar bersama Rafael Alun.

"Kalau Pengadilan Negeri-nya, penyelenggara negaranya memang RAT, tetapi kalau kemudian penerimaannya melalui orang lain, termasuk keluarga atau istri tadi tersebut itu tetap kita jerat bersama-sama," kata Ghufron kepada Kompas.com.

Ghufron mengatakan, penggunaan pasal turut serta ini tidak hanya berlaku pada kasus gratifikasi. Dalam kasus penerimaan suap seorang bupati misalnya, uang diterima melalui ajudannya. Karena itu, KPK menetapkan ajudan itu sebagai tersangka.

Adapun dalam kasus ini, ketika gratifikasi diterima Ernie, Rafael sudah dianggap menerima uang panas karena istrinya berperan sebagai perantara. Sebab, gratifikasi diberikan terkait Rafael yang menjabat sebagai pejabat pajak dan bersinggungan dengan wewenangnya.

"Gratifikasi itu kan tidak diterima langsung oleh RAT tapi ketika sudah sampai ke istrinya, sudah dipandang sebagai tindakan dari penerimaan gratifikasi oleh RAT," ujar Ghufron.

Kini, KPK membuka peluang menjerat istri Rafael dan sejumlah orang yang menjadi perantara gratifikasi itu sebagai tersangka.

Sebab, sudah terjadi kesepakatan antara pihak yang berperan sebagai perantara, yang biasanya berlapis, dalam penerimaan tersebut.

"Loh iya (KPK buka peluang jerat istri Rafael). Makanya, intinya siapapun yang kemudian disepakati layer-layer itu, pihak-pihak yang disepakati, layer itu kita tersangkakan sebagai turut serta juga," kata Ghufron.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, lembaga antirasuah bisa menjerat pelaku korupsi dari penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan orang lain yang terkait perbuatan mereka.

Dipertanyakan

Ahli hukum TPPU Yenti Garnasih mempertanyakan mengapa KPK sebelumnya tak menjerat Ernie sebagai tersangka.

Padahal, dalam surat dakwaan Ernie disebut turut serta menerima gratifikasi bersama Rafael Alun.

"Agak aneh itu, kok disebut bersama-sama menerima gratifikasi dengan istrinya. Tapi kok diperiksa sebagai tersangka saja tidak, ini aneh sekali," kata Yenti dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

Apalagi, Yenti menambahkan, Ernie sudah jelas disebutkan dalam dakwan secara bersama-sama menerima gratifikasi.

"Ini sudah disebutkan bersama-sama. Lah yang bersangkutan terangksa saja belum. Aneh. Apalagi di antara mereka suami-istri, enggak mungkin yang bersangkutan tidak tahu apalagi dari 2002 sampai beberapa tahun ke depan," imbuh dia.

(Penulis: Irfan Kamil, Syakirun Ni'am | Editor: Diamanty Meiliana, Icha Rastika)