Salin Artikel

Dalam Sidang, Saksi Sebut Bersurat ke Johnny G Plate karena Perusahaannya Tak Dibayar Kerjakan Proyek BTS 4G di Natuna

Ia bahkan mengaku sampai bersurat ke mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate terkait hal itu.

Herman Huang menceritakan hal itu saat dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Diketahui, proyek itu menghabiskan dana triliunan rupiah dan dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2020-2022.

Awalnya, Herman Huang ditanya oleh salah satu terdakwa, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan.

Irwan menyinggung salah satu pemberitaan media nasional yang menyebut nama Herman Huang.

“Di situ Bapak ada di pemberitaan. Bisa diceritakan sedikit masalahnya apa, Pak?” tanya Irwan ke Herman Huang dalam sidang, Rabu.

“Karena proyek BTS 4G di Natuna paling prioritas di Kemenkminfo BAKTI, itu sudah selesai Desember 2021,” kata Herman.

“Dan mulai Januari itu tagihannya menumpuk dan sampai April (2022), itu tidak ada pembayaran sama sekali,” ujarnya lagi.

Herman kemudian mengaku berkirim surat kepada banyak pihak, termasuk ke Johnny G Plate.

“Termasuk kirim surat ke (mantan) Menkominfo secara langsung ke Bapak Johnny G Plate,” kata Herman.

Lebih lanjut, Herman mengatakan, tidak bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kejaksaan Agung terkait pembayaran tersebut.

“Tidak ada,” jawab Herman ketika ditanya apakah mengirim surat kepada Presiden Jokowi.

Selain Irwan, terdakwa lainnya adalah Galumbang Menak; dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.

Kemudian, eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; eks Direktur Utama (Dirut) Bakti, Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Yohan Suryanto. 

Para terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 8,032 triliun dalam proyek penyediaan menara BTS 4G.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/30/22385861/dalam-sidang-saksi-sebut-bersurat-ke-johnny-g-plate-karena-perusahaannya-tak

Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke