Salin Artikel

Koalisi Prabowo Pakai Nama 'Indonesia Maju', Djarot PDI-P: Silakan Saja, Enggak Masalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat tak mempersoalkan koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto yang menggunakan nama Koalisi Indonesia Maju, serupa dengan koalisi Presiden Joko Widodo pada 2019.

Menurut Djarot, penentuan nama koalisi merupakan hak dari masing-masing partai politik yang mesti dihormati oleh partai politik lainnya.

"Ya enggak apa-apa, itu kan otonomi dari beliau ya silakan saja, enggak apa-apa. Enggak masalah, kita hargai kita hormati, silakan," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Djarot menilai, penggunaan nama Indonesia Maju tak mencerminkan bahwa Jokowi menyokong koalisi partai pendukung Prabowo.

Djarot pun menyinggung pidato kenegaraan Jokowi yang menegaskan bahwa ia bukanlah seorang ketua umum partai politik.

"Jadi beliau sebagai presiden Republik Indonesia sehingga tidak mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing partai politik," kata dia.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun tak ambil pusing dengan anggapan yang menyebut nama Indonesia Maju dipakai untuk menggambarkan kedekatan antara Jokowi dan Prabowo.

Menurut Djarot, Jokowi tidak hanya dekat dengan Prabowo, tapi juga menteri-menterinya lain di kabinet serta tokoh-tokoh lain, termasuk Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Semuanya dekat sangat dekat seperti satu keluarga besar. Jadi ya kedekatan, begitulah pemimpin yang bisa dekat dengan siapa pun juga," ujar Djarot.

Diberitakan sebelumnya, koalisi partai politik pendukung bakal calon presiden Prabowo Subianto kini berubah nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Hal ini diumumkan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

"Kita sepakat koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, nama itu disepakati oleh para ketua umum partai politik pendukungnya sebelum acara peringatan HUT PAN dimulai.

Adapun partai politik pendukung Prabowo terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengakui, nama tersebut dipilih untuk menunjukkan bahwa koalisi Prabowo akan melanjutkan kerja pemerintahan Jokowi.

Ia pun mengingatkan, anggota Koalisi Indonesia Maju adalah partai-partai pendukung pemerintah, bahkan hampir seluruh ketua umum partai anggota koalisi merupakan menteri di kabinet Indonesia Maju

"Jadi ini melanjutkan apa yang sudah dibangun dilaksanakan Pak Jokowi," kata Zulhas, sapaan akrabnya.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga juga memberikan jawaban serupa ketika ditanya soal alasan Indonesia Maju dipilih sebagai nama koalisi, yakni sesuai dengan visi yang dibawa Jokowi.

"Kita ketemu kata-kata Koalisi Indonesia Maju, karena memang visi Indonesia ke depan 2045, Indonesia maju sejahtera," kata Airlangga.

Prabowo pun tidak memungkiri bahwa ia dan partai-partai pendukungnya merupakan tim Jokowi karena memang tergabung dalam pemerintahan Jokowi.

"Kita tidak malu-malu, kita adalah tim Jokowi," kata Menteri Pertahanan itu.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/29/12594761/koalisi-prabowo-pakai-nama-indonesia-maju-djarot-pdi-p-silakan-saja-enggak

Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke