Salin Artikel

Soal Sekeluarga Maju Jadi Caleg, Formappi: Politik Dinasti Tak Terelakkan

Menurut dia, Hary dan 5 anggota keluarganya menjadi contoh bagaimana "dinasti politik" bisa membajak demokrasi dan situasi politik Indonesia belum membaik dari situ.

Pada 2014, 15 kerabat Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono juga maju sebagai caleg.

"Ini fenomena yang hampir selalu terjadi setiap pemilu, selalu dibahas, dan rekomendasi untuk memastikan itu tidak terjadi tak pernah juga dilakukan misalnya oleh pembuat undang-undang," kata peneliti Formappi, Lucius Karus, kepada wartawan pada Jumat (25/8/2023).

Trah Tanoesoedibjo sekeluarga maju melalui Partai Persatuan Indonesia (Perindo), partai bentukan Hary.

Sementara itu, trah Yudhoyono dulu maju melalui Partai Demokrat yang dinakhodai SBY.

Lucius mengatakan, rombongan keluarga maju caleg seperti ini merupakan akibat dari kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang juga memberi keistimewaan kepada kader yang berkerabat dengan ketua umum.

"Ini semua bisa dijelaskan karena ya oligarki partai yang belum juga berubah. Jadi politik dinasti itu sudah menjadi satu hal yang tak terelakkan," kata dia.

"Kenapa partai cenderung untuk merekrut keluarganya, kerabat mereka menjadi caleg, ya untuk kepentingan agar jangkauan informasi terkait dengan praktik-praktik menyimpang yang dilakukan itu bisa kemudian dikendalikan, kalau yang menjadi anggota legislatif adalah kerabat sendiri," ujar Lucius.

Ia menegaskan bahwa hal ini buruk untuk kepentingan publik karena kekuasaan yang dikendalikan oleh kekerabatan akan mudah untuk memelihara tata kelola kenegaraan yang korup.

Hal ini juga menghambat proses kaderisasi yang baik di internal parpol karena pada umumnya hubungan kekerabatan ini menjadi jalan pintas seseorang untuk mencapai posisi strategis di internal partai politik ataupun maju sebagai caleg.

"Tentu praktik korupsi akan dengan mudah mengurat akar pada sistem politik di mana dinasti politik itu berkuasa," ucap Lucius.

"Anggota DPR yang terpilih dengan modal kekerabatan itu pasti dia menjabat tidak bisa ngapa-ngapain," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/25/14021191/soal-sekeluarga-maju-jadi-caleg-formappi-politik-dinasti-tak-terelakkan

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke