Kementerian PPPA Minta Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual di Miss Universe Indonesia Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendukung penuh upaya percepatan proses hukum yang komprehensif atas dugaan kasus pelecehan seksual yang dialami para finalis ajang Miss Universe Indonesia (MUID).

Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menyatakan, pihaknya merespons serius kasus ini. Hal ini diungkapkannya dalam pertemuan terbatas pembahasan lanjutan kasus MUID dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Polda Metro Jaya.

"Untuk itu, kami menyatakan bahwa Kementerian PPPA mendukung penuh atas upaya percepatan proses hukum agar kasus ini dapat segera tuntas dan tidak terulang kembali,” ujar Pribudiarta Nur Sitepu dalam siaran pers, Kamis (24/8/2023).

Pribudiarta mengatakan, Menteri PPPA Bintang Puspayoga juga sempat menyatakan, akan mengawal proses hukum yang sedang berlangsung, ketika beberapa finalis Miss Universe Indonesia menemui sang Menteri.

Dia menyatakan, Kementerian PPPA menghormati proses hukum yang ada. Begitu pula meminta agar pelaku mendapatkan hukuman berdasarkan bukti dan aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang TPKS.

“Kami meminta semua pihak berpartisipasi mengawal proses hukum dan memberi ruang gerak kepada penasehat hukum dalam mendampingi korban berdasarkan kuasa dalam perkara pidana yang diberikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Kementerian PPPA memberikan apresiasi atas para korban yang sudah berani untuk melapor.

Laporan para korban diharapkan dapat menjadi perhatian dalam penyelenggaraan kontes kecantikan serupa dan ajang bakat lainnya.

"Kementerian PPPA siap menghadirkan saksi ahli pidana jika diperlukan dan kami akan memastikan para korban mendapatkan perlindungan,” ucap dia.

Adapun Pribudiarta berpendapat, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, perbuatan terduga penyelenggara Miss Universe Indonesia bertentangan dengan Pasal 4 huruf (b) jo Pasal 5 dan Pasal 6 huruf (a) jo Pasal 14 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, terdapat pula dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal ini diberlakukan jika pada proses penyidikan ditemukan bukti bahwa gambar/video tersebut telah ditransmisikan ke pihak lain atau ke instrumen lain (seperti laptop, hp, komputer, kamera), atau gambar/video tersebut telah didistribusikan ke pihak lain atau pihak lain mendapatkan akses sehingga bisa melihat gambar/video tersebut.

Pihak penyelenggara, PT CSK, jika terbukti, dapat juga disangkakan Pasal 1 angka (3) tentang korporasi jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.