Salin Artikel

Survei Litbang “Kompas”: Capres Lanjutkan Pembangunan Lebih Diapresiasi ketimbang yang Di-"endorse" Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Publik lebih mengapresiasi bakal calon presiden (capres) yang berkomitmen melanjutkan program pembangunan pemerintah dibandingkan dengan kandidat yang hanya mengandalkan dukungan atau endorsement dari Presiden Joko Widodo.

Temuan ini terekam dalam survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Rabu (23/8/2023).

Survei tersebut memperlihatkan, elektabilitas tiga bakal capres Pemilu 2024 naik lebih signifikan seandainya bersedia meneruskan program pemerintah sebelumnya, dibanding jika capres mendapat dukungan dari presiden.

Bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, misalnya, elektabilitasnya naik sekitar 3,8 persen seandainya mendapat endorsement dari Jokowi.

Namun, jika Menteri Pertahanan (Menhan) itu berkomitmen melanjutkan program Jokowi, elektabilitasnya naik hingga 4,1 persen.

Sementara, bakal capres dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mendapat peningkatan elektabilitas 0,8 persen jika didukung Jokowi.

Akan tetapi, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah tersebut bakal bertambah 2,8 persen jika meneruskan program pemerintah.

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, pun demikian. Elektabilitasnya naik 1,4 persen jika didukung Jokowi, dan meningkat 2,9 persen apabila melanjutkan program pemerintahan saat ini.

Survei yang sama memperlihatkan, rekomendasi politik dari Jokowi bakal memengaruhi preferensi politik pemilih. Namun, angkanya tak seberapa.

Hanya 18,1 persen responden yang mengaku bakal memilih sosok capres yang di-endorse oleh Jokowi.

Sebagian besar atau hampir separuh responden yakni 49,7 persen mengaku masih mempertimbangkan, pikir-pikir, dan menggantungkan putusan pada kualitas kandidat capres yang direkomendasikan.

Survei terbaru Litbang Kompas juga memetakan elektabilitas ketiga bakal capres secara umum. Hasilnya, tingkat elektoral Prabowo dan Ganjar bersaing ketat.

Ganjar tercatat unggul tipis dari Prabowo, baik dalam simulasi terbuka, simulasi 10 nama, 5 nama, maupun 3 nama. Namun demikian, selisihnya masih dalam rentang margin of error. Sementara, elektabilitas Anies mengekor di urutan terakhir.

“Dalam survei terbaru Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 24,9 persen, Prabowo Subianto 24,6 persen, dan Anies Baswedan 12,7 persen," tulis Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Selasa (22/8/2023).

Adapun survei ini digelar selama 27 Juli-7 Agustus 2023. Survei melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi yang tersebar di 331 desa/kelurahan di Indonesia.

Dengan metode wawancara tatap muka, survei ini mencatatkan margin of error sebesar +/- 2,65 persen. Survei sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/23/16435861/survei-litbang-kompas-capres-lanjutkan-pembangunan-lebih-diapresiasi

Terkini Lainnya

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Jokowi Terima Kunjungan Menteri Iklim Norwegia di Istana, Bahas Masalah Sawit hingga Aksi Iklim

Nasional
Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Diisi Petinggi Gerindra, Dasco: Itu Hak Presiden Terpilih

Nasional
Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Pertiwi Pertamina Dorong Gaya Hidup Berkelanjutan dan Kesejahteraan Holistik Pekerja Pertamina

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Fraksi PDI-P Usul Pasal TNI Bisa Pensiun Usia 65 Tahun Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke