Adian Napitupulu: Presiden Masa Depan Jangan Punya Riwayat Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Hal itu disampaikan Adian saat berpidato dalam acara pemberian penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) kepada PDI-P di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Mulanya, ia mengajak hadirin untuk menuliskan mimpi soal masa depan Indonesia dan pemimpinnya. Pertama, ia mengatakan, rakyat Indonesia seharusnya tidak dipimpin secara diskriminatif.

"Kedua, kita tuliskan mimpi kita, ‘saya mau Indonesia ke depan Indonesia yang tidak penuh dengan kekerasan’, setuju?" ujar Adian di atas panggung.

"(Tuliskan) 'saya mau ketika pemerintah berkuasa nanti pemerintah memimpin nanti tidak menggunakan kekerasan pada rakyatnya', setuju? Tuliskan menjadi mimpi kedua kita, saya ingin Indonesia tanpa kekerasan," sambungnya.

Ia kemudian melanjutkan pidatonya dengan mimpi ketiga, yaitu Indonesia tanpa pelanggaran HAM di masa kepemimpinan berikutnya.

"Kita tidak mau berbicara tapi ditangkap, kita tidak mau mengkritisi tapi dipenjara, kita tidak mau berdiskusi dilarang, kita tidak mau ada lagi orang-orang yang diculik dan hilang," ujar Adian.

Ia menyinggung langgam pemerintahan represif dan otoriter Orde Baru yang sarat rekam jejak pelanggaran HAM.

Adian berujar, jangan sampai presiden terpilih "tangannya berlumuran darah".

"Cukup peristiwa itu berhenti 25 tahun yang lalu dan tidak boleh terulang lagi untuk alasan apapun. Kalau sudah kita tulis mimpi-mimpi kita," kata Adian.

"Kita ambil nama-nama calon presidennya dan kita periksa siapa yang memenuhi mimpi-mimpi kita," sambungnya.

Dari 3 politikus yang digembar-gemborkan bakal maju sebagai capres pada Pemilu 2024, sorotan terkait isu HAM kerap dilekatkan kepada bakal calon presiden usungan Partai Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN, Prabowo Subianto.

Prabowo merupakan Komando Pasukan Khusus TNI AD yang membawahi Tim Mawar. Tim ini diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 1997-1998.

Isu HAM juga beberapa kali dialamatkan kepada bakal capres PDI-P, PPP, Hanura, dan Perindo, Ganjar Pranowo, yang dianggap memberi karpet merah untuk sejumlah korporasi melakukan eksploitasi dan penggusuran warga lokal dalam kasus Kendeng (2015) dan Wadas (2022).

Sementara itu, bakal capres Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan, juga punya catatan terkait Pilgub DKI Jakarta 2017 karena dianggap membiarkan isu berbau SARA dan intoleransi terhadap kelompok minoritas mengambil panggung dalam kontestasi elektoral Ibu Kota.