Menteri PPPA Minta Finalis Miss Universe Indonesia Berani Lapor, Bakal Disediakan Saksi Ahli

Hal ini diungkapkan Bintang usai menerima empat finalis Miss Universe Indonesia dan kuasa hukumnya. Keempat finalis tersebut menjadi korban dugaan kasus pelecehan seksual.

"Saya mendorong finalis Miss Universe Indonesia yang belum berani melapor untuk tidak takut melapor. Kemen PPPA sesuai tupoksi siap menghadirkan saksi ahli pidana jika diperlukan dan kami akan memastikan para korban mendapatkan perlindungan,” kata Bintang dalam siaran pers, Kamis (10/8/2023).

Sementara bagi yang sudah melapor, ia mengaku salut atas keberanian yang ditunjukkan. Pelaporan ini diperlukan bukan hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang masih takut melapor.

Ia pun merasa prihatin dan menyayangkan kejadian yang menimpa para peserta kontes kecantikan itu. Pasalnya, pelecehan sudah merendahkan martabat perempuan dan sudah melanggar hak asasi manusia.

Seharusnya, kata Bintang, terduga korban mengikuti ajang pencarian bakat ini untuk aktualisasi diri, kompetisi bakat, dan kepribadian sehingga bisa menjadi duta bangsa.

"Kami tentu saja sangat menyayangkan dugaan kasus pelecehan seksual oleh panitia mengatasnamakan proses body checking," tutur Bintang.

Lebih lanjut, Bintang menuturkan, pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan meminta agar kasusnya bisa dikawal hingga tuntas.

Di sisi lain, KemenPPPA siap mengawal proses hukum yang sedang berlangsung dan memastikan para korban mendapatkan hak perlindungan.

Kemen PPPA sudah melakukan koordinasi dengan dinas pengampu, yaitu Suku Dinas PPA Jakarta Utara. Dinas PPA pun telah melakukan koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan kasus dimaksud.

"Jika dibutuhkan pendampingan psikologis, maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) siap melakukan pendampingan," ucap dia.

Selain itu, terdapat juga adanya dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal ini diberlakukan jika pada proses penyidikan ditemukan bukti bahwa gambar/video tersebut telah ditransmisikan ke pihak lain atau ke instrumen lain (seperti laptop, hp, komputer, kamera), atau gambar/video tersebut telah didistribusikan ke pihak lain atau pihak lain mendapatkan akses sehingga bisa melihat gambar/video tersebut.

Pihak penyelenggara dalam hal ini PT CSK jika terbukti, dapat juga disangkakan Pasal 1 angka (3) tentang korporasi jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.