4 Saran Delegasi Indonesia untuk Negara ASEAN di Forum AIPA Ke-44

KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Lodewijk F Paulus mengatakan, kawasan Asia Tenggara (ASEAN) saat ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. 

Beberapa tantangan itu, antara lain kondisi demokrasi di Myanmar, konflik Laut China Selatan yang menghadapkan ASEAN pada sentralitas kawasan, serta dampak yang berkembang dari krisis di Ukraina, inisiatif Quad, dan perjanjian AUKUS.

“ASEAN dikritik atas penanganan situasi di Myanmar yang dinilai mengecewakan dan semakin memburuk, terjadi peningkatan tindak kekerasan, pembatasan ruang bagi kekuatan demokrasi, bahkan untuk bertemu dengan rekan-rekan dari negara-negara anggota ASEAN sendiri muncul hambatan,” ujarnya.

Hal tersebut dikatakan Lodewijk saat menjadi Ketua Delegasi Indonesia dalam ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Lodewijk mengatakan, situasi tersebut, termasuk perkembangan dinamis di Indo-Pasifik, tidak boleh membuat negara-negara ASEAN berdiam diri. 

“Sebagai AIPA, kita dituntut untuk mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan guna memastikan keamanan dan kemajuan bagi rakyat kita, serta menjaga agar harapan mereka tetap tumbuh,” ujarnya dalam siaran pers, Senin.

Dia mengatakan, sebagai perwakilan rakyat ASEAN, parlemen harus lebih tanggap demi mencapai stabilitas dan kesejahteraan rakyat di kawasan.

Untuk tujuan tersebut, Delegasi Indonesia menyampaikan beberapa saran sebagai pertimbangan Parlemen Anggota AIPA.

Pertama, Parlemen ASEAN harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah masing-masing untuk berkomitmen memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, sebagaimana diabadikan dalam Piagam ASEAN.

“Kedua, kita bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyat kita, serta memberikan jaminan akan kehidupan damai dan sejahtera di kawasan,” sebutnya. 

Selain itu, kata dia, Parlemen ASEAN juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan akan kebebasan dan hak asasi manusia bagi warga ASEAN.

“Ketiga, kita harus menjadi lembaga terdepan dalam menjalin kerja sama yang lebih luas dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan untuk mewujudkan kristalisasi Visi ASEAN 2045,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Lodewijk, perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif, berorientasi ke depan, dan tidak mengikuti rutinitas atau business as usual.

“Keempat, kita harus lebih responsif dan adaptif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di masing-masing negara anggota ASEAN yang sejalan dengan tantangan regional dan global,” ujarnya.

Bersatu hadapi tantangan global

Lebih lanjut, Lodewijk menyerukan parlemen negara-negara anggota AIPA untuk bersatu menghadapi tantangan besar yang tengah dihadapi.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, kehadiran para anggota parlemen dalam forum itu bertujuan memastikan sidang umum tersebut tidak sekadar pelaksanaan tugas sebagai anggota parlemen. 

“Lebih dari itu, sidang umum ini memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu memberikan manfaat dan dukungan untuk kemajuan ekonomi, politik, sosial, dan budaya bagi para pemilih kita,” katanya.

Untuk itu, Lodewijk menekankan kembali pentingnya mempromosikan prinsip-prinsip tersebut agar kerangka kerja dan dasar dalam mengatasi secara bersama-sama beragam tantangan yang dihadapi.

“Kami yakin bahwa jika prinsip-prinsip tersebut ditegakkan, dipertahankan, dan dipupuk, hal tersebut akan sangat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat yang kita wakili,” ujarnya.

Dia mengatakan, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi merupakan kunci untuk memastikan partisipasi yang bermakna dan inklusif, sehingga akan membuka potensi dan peluang menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Menurutnya, prinsip-prinsip tersebut mampu menjawab tantangan global yang ditandai dengan kemunculan berbagai masalah. 

Masalah tersebut, antara lain kemiskinan ekstrem yang diikuti dengan pengangguran, kelaparan dan kerawanan pangan, polarisasi dan perpecahan, konflik dan masuknya pengungsi, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, dampak bencana iklim, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan universal, korupsi yang merajalela, sampai ke otoritarianisme dan kemunduran demokrasi, serta kesulitan mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Lodewijk mengatakan, sebagai penyambung aspirasi rakyat dan wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing, pertemuan itu akan makna penting bagi rakyat yang diwakili serta dalam menyelesaikan masalah-masalah itu.

“Saya berharap pertemuan kita akan menghasilkan kontribusi yang bermanfaat dan berarti untuk menciptakan kawasan ASEAN yang lebih baik dan menjanjikan di masa depan,” katanya.