Salin Artikel

Massa Tenaga Honorer Demo di Depan DPR, Minta Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan tenaga honorer berbagai profesi dari Banten, Jawa Tengah, dan sejumlah daerah lainnya, menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/8/2023).

Koordinator aksi Taufik Hidayat mengatakan mereka mendesak agar tenaga honorer segera diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa tes.

"Harapan kita adalah di revisi UU (ASN) tersebut ada pengangkatan honorer otomatis menjadi PNS tanpa tes. Melihat masa pengabdian teman-teman honorer yang sudah mengabdi," ujar Taufik saat ditemui di depan Gedung DPR, Senin (7/8/2023).

"Di amanat PP Nomor 49, dalam manajemen, hanya dua yang diakui. Yang pertama PNS. Dan yang kedua P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Harga mati bagi kami yang sudah mengabdi adalah untuk diangkat menjadi P3K atau CPNS," sambungnya.

Taufik menjelaskan, tenaga honorer saat ini sangat tidak sejahtera. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, mereka kesulitan.

Dia menambahkan, tenaga honorer hanya menerima gaji sebesar Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, atau Rp 800 ribu.

"Artinya sangat kurang bagi kami. Di sinilah peran pemerintah untuk menyejahterakan kami pegawai honorer," tuturnya.

Taufik mengatakan, tidak ada anggota DPR yang menemui massa demo sampai aksi berakhir. Mereka hanya bisa bertemu dengan staf dari tenaga ahli di Komisi II DPR. Adapun saat ini DPR sedang memasuki masa reses hingga 16 Agustus.

Taufik pun berharap, pada 2023, mereka semua diangkat menjadi PNS ataupun P3K.

"Hari ini kurang lebih ada 6.000 (massa) dari Banten dan Jawa Tengah, dari Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, tenaga pendidikan, kesehatan, teknis administrasi, semua profesi, nakes. Kita semua bersatu untuk memperjuangkan hak kami segera diangkat menjadi PNS maupun P3K," imbuh Taufik.

Sebelumnya, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) Alex Denni mengatakan, revisi Undang-undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN diharapkan menjadi solusi persoalan tenaga non ASN (honorer).

Sebagaimana diketahui, saat ini jumlah tenaga honorer masih tercatat mencapai 2,3 juta orang.

"Revisi UU ASN juga sekaligus menjadi solusi atas permasalahan tenaga non-ASN yang saat ini jumlahnya membengkak hingga 2,3 juta orang, dari proyeksi sebelumnya yang hanya tinggal sekitar 400 ribu orang," ujar Alex dilansir dari siaran pers di laman resmi Kemenpan RB, Minggu (6/8/2023).

"Pembengkakan jumlah tenaga non-ASN atau honorer tersebut terutama di pemerintah daerah," lanjut dia.

Dia menjelaskan, pemerintah ingin mengamankan 2,3 juta tenaga honorer tanpa ada pemberhentian massal.

Kemudian, pemerintah juga memastikan tidak boleh ada pengurangan pendapatan tenaga honorer dari yang diterima saat ini.

"Sekaligus kami memastikan tidak boleh ada pembengkakan anggaran,” lanjut Alex.

Selain penanganan tenaga non-ASN, revisi UU ASN dilakukan untuk menyelesaikan isu terkait kesejahteraan P3K.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/07/16125171/massa-tenaga-honorer-demo-di-depan-dpr-minta-diangkat-jadi-asn-tanpa-tes

Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke