Salin Artikel

Ridwan Kamil Jadi Opsi Cawapres Ganjar, PDI-P: Sepenuhnya Kewenangan Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Golkar jika membuka opsi mengusulkan Ridwan Kamil sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo.

Hal ini disampaikan Said merespons Partai Golkar yang nampak tak lagi ngotot mengusung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai cawapres.

"Soal apakah RK akan diajukan oleh Golkar sebagai bakal calon wakil presiden atau tidak, itu sepenuhnya kewenangan DPP Partai Golkar. Bukan kapasitas dan wewenang PDI Perjuangan untuk mengomentarinya, apalagi mencampurinya," kata Said kepada Kompas.com, Minggu (30/7/2023).

Kendati demikian, Said tak memungkiri sosok Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi di sejumlah survei nasional.

Kemudian, Gubernur Jawa Barat itu juga dianggap memiliki peran jabatan strategis di struktur DPP Partai Golkar sebagai wakil ketua umum.

"Harus kita akui Pak Ridwan Kamil (RK) memiliki elektabilitas tinggi sebagai salah satu bakal calon wakil presiden melalui survei sejumlah lembaga. Pak RK juga termasuk pemimpin muda yang berhasil membangun Jawa Barat," imbuh dia.

Oleh karena itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini menegaskan, PDI-P sepenuhnya menghormati kewenangan Airlangga Hartarto dan DPP Partai Golkar dalam menentukan pilihan-pilihan politik, termasuk pengusungan terkait Pilpres 2024.

Said mengatakan, ia tengah fokus sebagai bagian dari tim teknis pematangan kerja sama politik antara PDI-P dan Golkar.

Tim teknis dibentuk oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Politik Puan Maharani.

"Besar harapan PDI Perjuangan kiranya kerja sama politik bersama Partai Golkar berlanjut kembali setelah hampir 10 tahun ini bersama-sama memperkuat pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi," tutur dia.

Terakhir, dia mengingatkan kembali, para ketua umum partai pengusung Ganjar pun memiliki kewenangan mengajukan sosok-sosok kandidat cawapres.

Tak hanya Said yang menghormati kewenangan itu. Bahkan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri disebut telah berulang kali menyampaikan ketum partai bebas mengajukan nama figur kandidat cawapres.

"Kita hormati kewenangan beliau dan para ketua umum partai," tutup Said.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar nampak tak lagi ngotot untuk mendorong Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres.

Wakil Ketua Umum Melchias Marcus Mekeng mengungkapkan, saat ini partainya mulai mempertimbangkan mengajukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi bakal RI-2.

“Ridwan Kamil itu di survei calon presiden (capres) nomor empat loh, di survei cawapres kadang-kadang nomor satu, kadang-kadang nomor dua. Itu (Ridwan Kamil) kan kader Golkar, dia salah satu wakil ketua umum,” ujar Melchias dihubungi awak media, Jumat (28/7/2023).

Menurut dia, saat ini, Golkar harus realistis meskipun banyak kader yang terus menjagokan Airlangga untuk menjadi bacapres maupun bacawapres.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/30/19155411/ridwan-kamil-jadi-opsi-cawapres-ganjar-pdi-p-sepenuhnya-kewenangan-golkar

Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke