Djarot Sebut untuk Lawan Politik Uang Tak Cukup di Hilir, tapi Juga Bohirnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Saiful Hidayat menilai, untuk memberantas "serangan fajar" atau politik uang pada saat pemilu, maka harus dilakukan sejak di tingkat hulu, bukan hanya hilir.

Dalam hal ini, hulu yang dimaksud Djarot adalah para pemilik modal atau "bohir". Sementara hilir yang dimaksud adalah para peyelenggara pemilu dan kader partai politik.

“Hulunya siapa, hulunya pemilik modal. Oleh sebab itu kita dorong, KPK untuk bisa untuk melawan politik uang ini bukan dari hanya dari hilirnya saja dari hulunya juga,” kata Djarot menanggapi rilis kampanye “Hajar Serangan Fajar” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (14/7/2023).

Menurut dia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) semestinya dapat menangkap para pemilik modal termasuk para politisi yang terbukti menggunakan uang untuk membeli dukungan publik.

“Para bohir, bohirnya ini ditangkap-tangkapin sama Bawaslu dong,” ujar Djarot.

Meski demikian, Djarot menilai agenda Hajar Serangan Fajar KPK itu tetap bagus sebagai bentuk upaya pencegahan korupsi.

Ia juga berpandangan bahwa politik uang akan tetap sulit diberantas selama Indonesia masih menerapkan sistem pemilihan proporsional terbuka atau memilih kandidat berdasarkan nama atau tokoh, bukan partai politiknya.

“Makannya kemarin PDI-P perjuangan, itu mendukung sistem demokrasi Kita menggunakan sistem penghitungan suara Itu yang berkampanye partai,” tutur Djarot.

“Tetapi MK (mahkamah Konstitusi) menyampaikan seperti itu (tolak Pemilu tertutup),” tambahnya.

Adapun MK sebelumnya menolak gugatan bernomor 114/PUU-XX/2022 yang meminta agar sistem pemilu dilaksanakan secara proporsional tertutup.

Sebelumnya, KPK merilis kampanye Hajar Serangan Fajar. Masyarakat diminta untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, pemilu merupakan hajatan milik masyarakat. Melalui Pemilu masyarakat mestinya memilih dan menentukan nasib mereka untuk lima tahun ke depan.

“Saya titipkan kepada para Partai Politik jauhkan kepentingan pribadi dan golongan demi mewujudkan tujuan negara Indonesia,” kata Firli di Gedung ACLC KPK.